Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dorong PAD, Riau Harus Optimalkan Potensi Pajak dan Investasi

Pemda di Riau perlu mengoptimalkan potensi penerimaan daerah seperti pajak daerah, pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak kendaraan bermotor.
Apel pagi para ASN Provinsi Riau di depan Kantor Gubernur Riau pada Senin (2/1/2023). / dok. Pemprov Riau
Apel pagi para ASN Provinsi Riau di depan Kantor Gubernur Riau pada Senin (2/1/2023). / dok. Pemprov Riau

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah daerah di Riau perlu menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan lebih optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau Heni Kartikawati menegaskan meskipun belanja pemerintah masih menjadi motor utama ekonomi, efisiensi anggaran serta ketidakpastian global membuat konsumsi masyarakat melambat.

"Kebijakan efisiensi belanja investasi dan dinamika politik turut mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, yang saat ini cenderung lebih memilih menabung daripada berbelanja," ujarnya Jumat (21/3/2025).

Menurutnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau perlu mengoptimalkan potensi pajak daerah, seperti pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu, pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan PAD.

Heni juga menyoroti lambatnya realisasi belanja modal di Riau. Hingga Februari 2025, belanja modal baru terealisasi Rp45,78 miliar atau 0,93% dari total pagu Rp4,89 triliun.

"Realisasi belanja modal harus dipercepat agar memiliki efek multiplier terhadap ekonomi daerah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik lebih banyak investasi ke Riau," tegasnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 40% dari APBD untuk belanja modal.

Selain optimalisasi pajak, percepatan investasi menjadi kunci dalam memperkuat perekonomian Riau. Beberapa sektor prioritas yang perlu dikembangkan antara lain Kawasan Industri Kelapa di Indragiri Hilir, Industri pengolahan CPO di Kawasan Industri Tanjung Buton, dan Pengembangan pariwisata di Pantai Tanjung Lapin.

Tak hanya itu, Heni menekankan pentingnya dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).

"Kita perlu mendorong nilai tambah dari sektor industri pengolahan agar Riau tidak hanya bergantung pada bahan mentah. Dengan penguatan industri hilir, ekonomi daerah bisa lebih berkelanjutan," pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Arif Gunawan
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper