Bisnis.com, PEKANBARU — Provinsi Riau kembali mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga 30 April 2025, daerah itu membukukan surplus APBN regional sebesar Rp584,43 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau Heni Kartikawati menyebut capaian tersebut menandai kondisi fiskal yang sehat dan efisien.
“Kinerja APBN di Riau menunjukkan kondisi yang sehat dengan tetap mencatatkan surplus. Ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien serta dukungan kuat dari sektor penerimaan negara, khususnya dari bea keluar,” ungkapnya Senin (26/5/2025).
DJPb Riau mencatat, pendapatan negara di Riau mencapai Rp8,94 triliun atau naik 57,30% dibanding periode yang sama tahun lalu. Lonjakan signifikan didorong oleh penerimaan Bea Keluar yang tumbuh luar biasa hingga 1.097,48% (year on year/YoY).
Sementara itu, penerimaan Bea Cukai secara keseluruhan berhasil menembus 200,66% dari target tahunan, dengan capaian Rp3,84 triliun.
Namun, pendapatan pajak tercatat mengalami kontraksi tipis sebesar 0,51% (YoY), disebabkan penurunan pada pos Pajak Penghasilan (PPh). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami kontraksi 4,41% (YoY) menjadi Rp461,28 miliar.
Baca Juga
Dari sisi belanja, total pengeluaran negara di Riau hingga April 2025 tercatat sebesar Rp8,35 triliun, turun 8,14% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini utamanya terjadi pada belanja Pemerintah Pusat yang menyusut 27,71%, seiring berkurangnya pagu anggaran.
Namun demikian, belanja transfer ke daerah tetap menunjukkan tren positif. Realisasinya mencapai Rp6,37 triliun atau tumbuh 0,28% (YoY). Pertumbuhan ini ditopang oleh lonjakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat signifikan sebesar 55,09%.
“Surplus ini akan menjadi landasan untuk memperkuat belanja yang produktif dan efisien,” ujar Heni. Dia menambahkan DJPb Riau akan terus memastikan kinerja APBN yang seimbang dan adaptif terhadap dinamika ekonomi daerah.
DJPb juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan optimalisasi penerimaan negara di tengah tantangan ekonomi global dan nasional.