Bisnis.com, BATAM — Potensi penerimaan daerah dari layanan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum terkumpul secara optimal.
Penyebabnya karena tumpang tindih pengelolaan labuh jangkar di berbagai area di Kepri. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan wilayah tersebut memiliki enam titik labuh jangkar.
"Enam titik labuh jangkar telah ditetapkan pemerintah pusat, yakni di Tanjung Balai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, Terminal Batuampar dan Terminal Sekupang," katanya di Batam, dikutip pada Sabtu (2/8/2025).
Nyanyang menjelaskan sebagian besar titik-titik labuh jangkar tersebut dikelola oleh Kementerian Perhubungan, dan sebagian lagi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melalui BUMD Kepri.
"Sudah saatnya potensi ini dioptimalkan secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah," katanya.
Dia menekankan bahwa pengelolaan sektor labuh jangkar tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, karena memerlukan koordinasi dan sinergi lintas sektor untuk mempercepat akselerasi potensi investasi kemaritiman.
Baca Juga
Selain itu dukungan hukum dan kelembagaan, termasuk pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta penunjukan orang yang bertanggung jawab (person in charge/PIC) dari setiap instansi terkait, guna memperlancar komunikasi dan pelaksanaan SOP di lapangan.
"Tak kalah penting, kita harus merumuskan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan, serta menyepakati mekanisme kerja sama antarpihak. Semua langkah ini penting agar potensi penerimaan benar-benar dapat direalisasikan," paparnya.
Sementara itu, Tim Ahli dan Penasihat Gubernur Kepri, Laksamana TNI (Purn) Marsetio menambahkan bahwa optimalisasi sektor labuh jangkar harus berjalan paralel dengan pengembangan sektor maritim lainnya.
Dia menekankan perlunya mempercepat pemanfaatan potensi Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura yang selama ini belum maksimal dimanfaatkan.
Marsetio juga mendorong percepatan realisasi beberapa agenda strategis nasional di Kepri, seperti proyek Rempang Eco City, pengembangan wisata maritim, pembangunan SMA Unggulan Garuda di Pulau Dompak Tanjungpinang, serta eksplorasi dan eksploitasi potensi minyak dan gas bumi di Natuna.
"Kepri harus melihat pengelolaan laut dan kawasan perairannya sebagai kekuatan ekonomi utama. Kita butuh akselerasi lintas sektor yang nyata," pungkasnya. (239)
