Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemenko Perekonomian Serahkan KUR Senilai Rp18,97 Miliar di Sumsel

Debitur penerima penyerahan KUR tersebut terdiri dari pelaku usaha, wanita, dan juga penyandang disabilitas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto saat melakukan penyerahan KUR dan dana PSR di Provinsi Sumatra Selatan yang berlangsung di Griya Agung, Palembang./Bisnis-Husnul.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto saat melakukan penyerahan KUR dan dana PSR di Provinsi Sumatra Selatan yang berlangsung di Griya Agung, Palembang./Bisnis-Husnul.

Bisnis.com, PALEMBANG – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian RI melakukan penyerahan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp18,97 miliar untuk 92 debitur di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan penyerahan itu merupakan salah satu upaya mengakselerasi penyaluran KUR pada semester II/2024 di Provinsi Sumsel. 

Adapun debitur penerima penyerahan KUR tersebut terdiri dari pelaku usaha, wanita, dan juga penyandang disabilitas.

“Untuk mengoptimalkan [penyaluran KUR], komite kebijakan terus mendorong partisipasi aktif seluruh stakeholder termasuk juga pemerintah daerah. Dan kegiatan ini jadi salah satu bentuk melibatkan provinsi dalam mempercepat penyaluran KUR,” ujar Ferry, Sabtu (20/7/2024). 

Lebih lanjut dia melaporkan, realisasi penyaluran KUR di Sumsel sampai dengan periode Juni 2024 telah mencapai Rp4,34 triliun. Namun, mempertimbangkan kondisi socio economic status (SES) di wilayah itu penyaluran KUR dapat dioptimalkan lagi. 

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, penerima KUR terbesar di Pulau Sumatra, salah satunya adalah Provinsi Sumsel. 

Namun demikian, pihaknya berharap realisasi penyerapan KUR di wilayah itu dapat tumbuh lebih baik lagi. “Program KUR maupun PSR di Sumsel diharapkan dapat ditingkatkan lagi,” ujarnya. 

Di tempat yang sama, Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan pihaknya juga telah melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) bersama bupati walikota dengan pusat investasi pemerintah, terkait penyaluran (channeling) pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro (UMi). 

Upaya itu dilakukan untuk menambah akses pembiayaan selain yang telah disediakan oleh pihak perbankan. “Bedanya kalau KUR itu dari perbankan, kalau UMi ini dananya dari APBN,” tutup Elen. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper