Bisnis.com, BATAM - Beragam cara inovatif dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk meningkatkan realisasi investasi, mempermudah perizinan, serta memberikan rasa nyaman pada para pelaku usaha.
Hal tersebut terungkap saat acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Batam Investment Forum di Gedung BP Batam, Kamis (17/7/2025).
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis mengatakan pada 18 Juli 2025, BP Batam akan meluncurkan Dashboard Investasi Batam.
"Dashboard investasi Batam ini merupakan media pengaduan bagi pelaku usaha untuk menyampaikan isu dan kendala yang dihadapi secara real time, dan segera ditanggapi responsif oleh instansi terkait," tuturnya saat menjadi pemateri di Batam Investment Forum.
Fary menjelaskan ide dari dashboard ini tercetus saat ia belanja masalah di sejumlah kawasan industri yang ada di Batam.
Dashboard ini nanti akan memuat seluruh pengaduan dari para pelaku usaha, yang kemudian dicarikan solusi bersama sampai ke tingkat pemerintah pusat.
Baca Juga
Selain inovasi tersebut, Fary menyebut BP Batam juga membuat Desk Percepatan Investasi, yang bertujuan sebagai pusat koordinasi percepatan perizinan dan investasi di BP Batam.
"Ide ini muncul pasca pelimpahan kewenangan melalui penempatan verifikator teknis guna mendukung efiensi layanan," jelasnya.
Beberapa inovasi lainnya yang tengah dimatangkan BP Batam yakni penyetaraan insentif dan penyederhanaan prosedur Free Trade Zone. Lalu ada transparansi e-UWT, dimana merupakan sebuah portal public tracking, tarif fixed dan garansi hak guna yang dapat diakses seluruh masyarakat dan calon investor.
Selanjutnya, koordinasi multi stakeholder untuk solusi energi Batam, dimana BP Batam menjembatani persoalan kenaikan harga gas yang dialami pelaku usaha dengan seluruh stakeholder terkait.
Berikutnya pencarian terhadap Duta Investasi Batam, yang bertujuan membangun brand BP Batam yang lebih segar dalam mempromosikan investasi ke Batam, serta menjadi pendamping untuk menyelesaikan persoalan para pengusaha dan investor.
BP Batam juga tengah dalam proses melakukan revisi PP 46/2007 jo PP 5/2011 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87/2011 sehingga luas wilayah kerja BP Batam meliputi perairan dan menjadi 126.039 hektar dari yang sebelumnya 71.500 hektar.
Dan terakhir, pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Batam, yang bertujuan mengintegrasikan manajemen talenta nasional ke Batam dan memastikan keselarasan kebutuhan SDM oleh para pelaku industri.
"Presiden meminta Batam untuk menggesa invesasi inklusif, bagaimana berkeadilan dan merata serta bisa menjadi role model pertumbuhan ekonomi regional," pungkasnya.(239)
