Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025, Kamis (21/3/2024).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel S.A. Supriono menyampaikan 4 program prioritas pembangunan daerah pada 2025, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta meningkatkan reformasi birokrasi dan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum).
“Tema pembangunan 2025 adalah Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatra Selatan yang Unggul dan Terdepan,” ujarnya saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Sumsel 2025, Kamis (21/3/2024).
Menurutnya, forum ini sangat penting karena pada kesempatan ini seluruh stakeholder yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumsel dapat memberikan saran dan masukan dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan untuk merumuskan isu strategis daerah, prioritas daerah, program prioritas daerah, dan kegiatan prioritas daerah beserta target kinerja sasaran yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumsel 2025.
“Hal ini tentu akan menjadi semakin baik ketika diperkaya oleh masukan-masukan masyarakat, masukan dari setiap daerah kabupaten/kota serta masukan dari setiap pemangku kepentingan untuk nanti dapat menjadi kebutuhan nyata di tingkat lapangan,” ujarnya
Dia menjelaskan kondisi Provinsi Sumsel secara umum pada capaian makroekonomi sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa daerah yang membutuhkan perhatian dari pemerintah.
Baca Juga
Menurutnya, siklus pertumbuhan ekonomi Sumsel yang baik tertinggi se-Sumatra meskipun mengalami perlambatan pada 2022. Selain itu, inflasi juga terbilang stabil dan menurun.
“Capaian Sumsel tahun 2023 tergolong cukup baik, mulai dari pertumbuhan ekonomi 5,08% menjadi nomor kedua tertinggi se-Sumatra meskipun mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2022 di 5,23%,” ungkapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Regina Ariyanti menyampaikan 6 isu strategis daerah.
Pertama, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, mandiri, dan berdaya saing.
Ketiga, penguatan ekonomi kerakyatan yang unggul didukung teknologi dan digitalisasi. Keempat, peningkatan iklim investasi sektor unggulan didukung pemerataan infrastruktur.
Kelima, pengelolaan lingkungan, mitigasi, dan penanganan bencana. Terakhir, peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
RKPD sebagai penjabaran Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional pemerintah.
Menurut Regina, tren kemiskinan Sumsel mengalami penurunan menjadi 11,78% pada 2023. Hal tersebut merupakan pencapaian terendah Sumsel hingga saat ini. Terdapat tiga kabupaten/kota yang angka kemiskinannya mencapai 1 digit yaitu Pagar Alam, Banyuasin, dan OKU Timur.
Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem Sumsel pada Maret 2023 mencapai 1,29% turun 1,89% dari Maret 2022 sebesar 3,19% atau 279,63 ribu jiwa dan hal ini menjadi penurunan tercepat di Pulau Sumatra. Namun, pencapaian kemiskinan ekstream Sumsel Maret 2023 masih di atas capaian nasional dan tertinggi ke-12 di antara provinsi lainnya.
“Memang capaian penurunan yang kita dapatkan cukup tinggi ya hampir 1% dan ini mungkin juga menjadi acuan apa yang harus kita lakukan untuk menurunkan 1% sementara angka nasional tahun 2025 diharapkan 0% dan ini masih menjadi PR yang sulit bagi kita,” ujar Regina.
