Bisnis.com, BATAM - Para pebisnis di Kepulauan Riau (Kepri) menaruh simpati terhadap perjuangan warga Pulau Rempang dalam mempertahankan tanah dan rumahnya.
Menurut mereka, investasi harus selalu didukung penuh, tapi dengan syarat ikut mensejahterakan warga lokal, serta tidak mengabaikan haknya.
"Kami sangat berempati kepada masyarakat Melayu di Rempang, tapi bukan berarti kami anti investasi. Karena kami juga getol keliling dunia untuk menarik investasi agar perekonomian di Kepri segera bangkit kembali," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Achmad Makruf Maulana, Selasa (3/10/2023) di Batam.
Ia percaya bahwa tujuan investasi pabrik kaca milik Xinyi Group senilai Rp175 triliun tersebut bertujuan untuk penciptaan lapangan kerja.
"Dan tentu saja masuknya investasi tersebut seharusnya tanpa menghilangkan hak-hak masyarakat Melayu tempatan yang sudah turun temurun bermukim di sana," jelasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, proyek investasi hilirisasi kuarsa bertajuk Rempang Eco City, dengan total nilai investasi Rp381 triliun ini masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2023. Luas Pulau Rempang sebesar 17.000 hektare, dimana jumlah lahan yang bisa digunakan sebesar 7.572 hektare dan sisanya berupa hutan lindung.
Baca Juga
Rencana awal investasi yakni pembangunan pabrik kaca seluas 2.300 hektare di area Sembulang, Pulau Rempang. Karena investasi tersebut, maka penduduk dari 4 kampung yakni Blongkeng, Pasir Panjang,Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu akan direlokasi ke Dapur 3, Sijantung, Pulau Galang, Batam, Kepri. Di sisi lain, warga masih tetap menolak relokasi.
"Pembangunan (pabrik kaca) tidak mungkin dalam waktu dekat selesai. Saya pikir masuknya investasi harus bersanding dengan kearifan lokal dan adat istiadat Bangsa Melayu," ungkapnya.
Makruf melihat komunikasi pemerintah dengan warga lokal yang sangat buruk menjadi pangkal masalah dari dua kali kericuhan, yang terjadi di batam.
"Warga disana hanya mempertahankan haknya. Jadi pemerintah kalau caranya salah, jangan takut bersuara dan meminta maaf. Terkadang kita bisa terjebak dalam situasi ini, sehingga timbul masalah besar," imbuhnya.
Ia juga berharap bahwa pemerintah tetap komitmen dengan janjinya dalam memanusiakan dan memberi hak-hak warga yang terdampak relokasi. "Meski rezim pemerintahan nanti berganti, harus komitmen untuk diselesaikan. Jangan lagi masyarakat sampai jadi korban," pungkasnya.(K65)
