Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melantik 132 pejabat di lingkungan Pemprov Kepri, Jumat (23/5/2025). Pelantikan ini mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional.
Adapun rinciannya, sebanyak 16 orang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 65 orang sebagai Administrator, 48 orang sebagai Pengawas, dan 3 orang sebagai pejabat Fungsional.
Dari total jumlah tersebut, sebanyak 19 orang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Administrator, sementara 28 orang lainnya sebagai jabatan Pengawas.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan proses pelantikan ini sudah melalui tahapan yang panjang.
"Semua sudah dibahas secara mendalam bersama Wakil Gubernur, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan telah melalui pembahasan panjang dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta sesuai dengan kaidah dan regulasi yang berlaku. Untuk pejabat eselon II telah mendapat persetujuan dari Mendagri, dan untuk pejabat eselon III dan IV sudah mendapat rekomendasi dari Dirjen Otda," katanya.
Pelantikan kali ini juga turut merotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang menempati posisi strategis baru.
Baca Juga
Mereka adalah Guntur Sakti sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Budiharto sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan SDM, dan Misni sebagai Asisten Administrasi Umum.
Selain itu, Aries Fhariandi ditunjuk sebagai Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Novianto sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Mahadi Rahman sebagai Kepala Dinas Sosial; Burhanuddin sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB; serta Diky Wijaya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kemudian Abdullah dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah; Hasan sebagai Kepala Dinas Pariwisata; Hendri Kurniadi sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; Matin L. Maromon sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.
Lalu ada Darson sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Muhammad Ikhsan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Zulhendri sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan; serta Syakyakirti sebagai Kepala Biro Organisasi.
Menurut Ansar, pelantikan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk terus mengembangkan dan memperkuat struktur organisasi dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintahan serta meningkatkan kinerja birokrasi.
"Pelantikan ini bukan sekadar rotasi, tapi bentuk penyegaran agar organisasi tetap dinamis," pungkasnya.
