Bisnis.com, BATAM - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) akan menggelontorkan dana sebesar Rp70 miliar untuk membantu pembangunan ratusan hunian permanen di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat kunjungannya ke Batam, Selasa petang (18/3/2025).
Ia menjelaskan pihak yang membangun rumah di Tanjung Banon, yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian PUPR terkena efisiensi anggaran, sehingga ada sekitar 400-500 rumah belum terbangun.
"Disinilah Kementrans masuk. Hanya untuk membangun perumahannya kita berikan sampai Rp 70 miliar. Belum lagi nanti ada tambahan terkait dengan kapal nelayan dan lain sebagainya," katanya.
Secara keseluruhan, total rumah yang tengah dibangun di Tanjung Banon mencapai 961 unit. Untuk tahap pertama, sekitar 350 rumah telah rampung. Namun belum sampai tahap berikutnya, pemerintah pusat memberlakukan efisiensi anggaran sehingga ada perubahan rencana terkait pembangunan ratusan rumah sisanya.
Iftitah juga menyebut ia juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, apakah akan ikut berkolaborasi dengan rencana Kementrans tersebut.
Baca Juga
"Sekarang saya sedang kolaborasi dengan KKP, apakah KKP akan ikut. Jadi nanti soal dana itu sebenarnya berasal dari kantong yang sama, yakni pemerintah," ungkapnya.
Di sisi lain, BP Batam juga akan mengganti developer yang membangun pemukiman Tanjung Banon. Alasannya karena proses pengerjaan yang telat dari tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Selain itu, Iftitah menyebut konsep Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) Barelang di Pulau Rempang merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap penyelesaian persoalan di pulau yang berlokasi di selatan Batam tersebut.
"Soal ada penolakan masyarakat, karena masyarakat masih belum merasakan manfaatnya secara langsung," imbuhnya.
Menurut Iftitah, perbedaan dari relokasi dan transmigrasi itu sangat jelas. "Kalau relokasi hanya memindahkan rumah tinggalnya saja, setelah itu terserah masing-masing. Sementara kalau transmigrasi itu sifatnya sukarela, jadi harus ada keinginan masyarakat itu untuk pindah," paparnya.
Setelsah itu akan ada pendampingan dari pemeritnah pusat, semacam insentif. "Jadi itu yang membedakan baik pekerjaannya maupun layanannya. Kalau masyarakat ada yang senangnya melaut, akan kami siapkan kapal. Dermaga nelayan juga akan dibangun," pungkasnya.
