Bisnis.com, PADANG - Permasalahan yang dihadapi komoditas karet di Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2023 ini terbilang memprihatinkan.
Mulai dari telah menurunnya minat petani untuk menggarap kebun karet, hingga telah tutupnya sejumlah pabrik karet yang ada di Sumbar.
Salah seorang petani karet di Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Rian, mengatakan, hampir dua bulan ini atau sejak awal tahun 2023 dirinya tidak lagi memanen karet di kebunnya, karena lelah melihat harga karet yang tidak kunjung membaik.
"Saya punya kebun karet tiga hektare, tidak ada saya ke kebun sejak dua bulan ini. Saya tinggalkan begitu saja," ujarnya, Rabu (22/2/2023).
Dia menyampaikan dengan kondisi harga karet yang tidak sampai Rp10.000 per kilogram ini, bila dipaksakan untuk tetap memanen karet itu, maka sama saja besar pasak daripada tiang.
"Lebih besar biaya dan menghabiskan waktu untuk memanen karet itu, jika diukur dinilai nilai harga karet saat ini," ujarnya.
Rian mengaku belum memastikan langkah apa yang akan diambil terhadap kebunnya itu, karena saat ini dia memilih untuk menjalani usaha lainnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar Ferdinal Asmin tidak dipungkiri kalau memang perkebunan karet di Sumbar tengah dilema.
"Bahkan ada petani yang melakukan alih fungsi lahan dari perkebunan karet dan diganti komoditas pertanian lainnya. Memang itu yang terjadi saat ini," kata Ferdinal.
Penyebab utama terjadinya masalah itu, karena harga karet terlihat sulit membaik dari tahun ke tahun. Sementara untuk proses panen terbilang butuh waktu dan tenaga.
Saat ini harga karet di Sumbar masih di bawah Rp10.000 per kilogram. Nilai itu dinilai petani tidak sebanding dengan proses panen yang dilakukan.
"Dalam pekan lalu dan saat ini harga karet di Sumbar di tingkat petani Rp7.000 per kilogram dan ditingkat pedagang Rp10.000 per kilogram," jelasnya.
Sementara dengan harga ditingkat petani Rp7.000 per kilogram itu, tidak mampu memupuk semangat petani untuk tetap bertahan memanen karetnya.
Langkah Penyelamatan
Ferdinal menyebutkan menyikapi kondisi itu, Pemprov Sumbar tidak akan lepas tangan dan membiarkan perkebunan karet punah. Karena karet merupakan salah satu komoditas unggulan di Sumbar.
Langkah-langkah yang dilakukan itu perlu mempersiapkan hilirisasinya, seperti Unit Pengelolahan Hasil (UPH). Dengan demikian mutu karet bisa ditingkatkan.
"Mutu karet menjadi poin penting, hal ini sesuai dengan Perda Komoditas Unggulan yang ada di Sumbar. Jadi UPH ini perlu diterapkan," sebutnya.
Dikatakannya sesuai dengan Perda Komoditas Unggulan itu, hal yang perlu dilakukan yakni tata kelola karet, mutu, dan pemasarannya. Untuk itu, UPH itu, sifatnya akan dikelola Kelompok Tani, sehingga hasil panen bisa tertata dengan baik pula.
Ferdinal mengatakan perkebunan karet di Sumbar tersebar di Kabupaten Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Limapuluh Kota, dan ada juga di Kota Padang.
Secara keseluruhan lahan perkebunan karet di Sumbar mencapai 180.213,09 hektare pada tahun 2022, lalu di tahun 2021 luas lahannya 189.319,19 hektare. Artinya terjadi pengurangan lahan perkebunan karet seluas 106,10 hektare.
Dari luas lahan itu, produksi karet di Sumbar pada tahun 2022 itu 156.486,20 ton dan di tahun 2021 sebanyak 145.585,06 ton. Dari sisi produksi, ternyata komoditas karet di Sumbar mengalami peningkatan sebanyak 10.901,14 ton.
"Jadi untuk petani karet di Sumbar ini dari data sementara tahun 2022 itu kita mencatat berjumlah 162.946 KK dan di tahun 2021 139.200 KK, atau jumlah petani karet di Sumbar tercatat mengalami peningkatan sebesar 23.751 KK.
Untuk itu, Ferdinal menyatakan Pemprov Sumbar tidak akan membiarkan komoditas karet di daerahnya itu habis seiring waktu berjalan menghadapi persoalan yang ada tersebut. Persoalan harga akan diupayakan dengan meningkatkan mutu karetnya.
"Tapi ada permasalahan lainnya, saya mendapat informasi ada tiga pabrik karet di Sumbar yang sudah tutup, apa permasalahannya saya tidak tahu. Namun untuk masalah itu, tentu kita bahas kembali, bagaimana soal pemasaran karet di Sumbar," tutupnya.
