Bisnis.com, PADANG - Kementerian Ketenagakerjaan mendatangi PT Bumi Sarimas Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, menyikapi nasib buruh yang tak kunjung menerima gaji selama 4 bulan akibat kondisi perusahaan yang tidak stabil.
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengatakan pada Kamis (7/8) kemarin Pemprov Sumbar bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer telah menemui secara langsung pimpinan dari PT Bumi Sarimas Indonesia, dan pihak perusahaan mengakui tidak membayarkan upah pekerja selama 4 bulan.
“Kami telah mendengarkan langsung kondisi perusahaan, dan di satu sisi, perusahaan berkewajiban untuk membayarkan upah pekerja, karena ada banyak kebutuhan yang harus dibayarkan buruh, empat bulan tanpa menerrima upah, merupakan waktu yang lama, semetara kebetuhan hari-hari terus berjalan,” katanya, Jumat (8/8/20204).
Bahkan dari informasi sejumlah buruh yang belum menerima upahnya itu, ada buruh yang diceraikan istrinya, ditinggalkan anak-anak, tidak bisa makan, rumah disegel, motor disita, dan hal tersebut disebabkan selama 4 bulan tidak ada penghasilan.
Vasko menyampaikan ada sekitar 750 buruh yang mengalami kondisi demikian, oleh karena itu pihak perusahaan diminta untuk segera memenuhi kewajiban kepada pekerja, meskipun upah tidak penuh per bulannya.
“Paling tidak, ada sedikit yang bisa dibawa pulang. Saya sudah tegaskan ke pihak perusahaan bahwa hadirnya pemerintah, tidak ingin hanya mendengar janji, tapi harus ada bukti,” tegasnya.
Baca Juga
Wagub juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak memusuhi perusahaan. Sebaliknya, Pemprov Sumbar berharap PT Bumi Sarimas Indonesia tetap dapat melanjutkan operasionalnya.
Namun, kelangsungan usaha harus seiring dengan pemenuhan hak-hak pekerja. “Kami siap membantu jika perusahaan butuh solusi, asalkan hak karyawan tidak diabaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wamenaker Immanuel Ebenezer menyampaikan bahwa langkah hukum terhadap perusahaan bukan menjadi prioritas saat ini. Dia menyatakan pada situasi itu, hal yang dilakukan adalah mengedepankan pendekatan solutif untuk menyelamatkan nasib para pekerja.
“Saya bergerak dengan optimisme. Jangan pesimis dulu. Kami yakini dulu bahwa perusahaan ini bisa diselamatkan dan tetap berjalan,” ucapnya.
Menurutnya dengan adanya kehadiran pemerintah daerah yakni bersama Wagub Sumbar merupakan simbol kehadiran negara dalam merespons krisis ketenagakerjaan di daerah. Dia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara manajemen dan pekerja demi mencapai jalan keluar terbaik tanpa merusak iklim investasi di Sumbar.
