Bisnis.com, BATAM - Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan banyak menggunakan ikan di Batam.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Batam Yudi Admajianto mengatakan stok ikan di Batam mencukupi untuk mendukung kebijakan tersebut selama beberapa bulan ke depan.
"Kami sudah mengecek persediaan ikan, dan stoknya masih aman hingga Februari 2025," kata Yudi di Batam, Jumat (29/11/2024).
Salah satu permintaan dari program ini adalah penyediaan ikan yang sudah bersih dalam bentuk fillet, agar bisa langsung dimasak tanpa pengolahan tambahan.
"Ini peluang baru bagi pelaku usaha dan usaha mikro kecil dan menengah[UMKM], khususnya kaum ibu-ibu yang dapat berkontribusi dalam memasok protein ikan," ungkapnya.
Yudi juga menyebut program makan bergizi gratis ini juga membuka peluang bagi Diskan Batam untuk membuka pelatihan sertifikasi fillet ikan kepada pelaku usaha dalam sektor pengolahan ikan atau pemasaran ikan.
Baca Juga
Program ini juga mendukung promosi konsumsi ikan serta meningkatkan produksi dan distribusinya di Batam. Hal tersebut merupakan tujuan dari program nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
Berdasarkan data dari Diskan Batam, jumlah kebutuhan ikan di Batam per bulannya mencapai 400 ton. Adapun konsumsi ikan terbanyak yakni ikan laut, yang terdiri dari ikan selar, gembung, dan benggol yang jumlahnya mencapai 10-15 ton per hari.
Untuk ikan air tawar, ikan yang digemari warga Batam yakni ikan lele dan nila dengan jumlah konsumsi mencapai 3-5 ton per hari.
Sebelumnya, program Presiden Prabowo, yakni makan bergizi gratis untuk pelajar ternyata akan menggunakan dana APBD yang cukup besar, yakni mencapai Rp65 miliar untuk wilayah Batam. Program ini akan dinikmati para pelajar dari sekolah tingkat PAUD, SD, dan SMP yang terdata di Batam.
Secara keseluruhan, kebutuhan makan siang gratis di Kepulauan Riau (Kepri) mencapai Rp650 miliar dan secara aturan setiap daerah diminta dana pendamping sekitar 10% atau senilai Rp65 miliar.
Dana tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam dan jika ada kekurangan maka akan diambil dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU).
