Bisnis.com, PADANG — Bank Indonesia mencatat realisasi pendapatan kabupaten dan kota gabungan di Provinsi Sumatra Barat pada kuartal I/2025 menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M. Abdul Majid menjelaskan realisasi pendapatan konsolidasi 19 kabupaten dan kota di Sumbar pada kuartal I/2025 senilai Rp4,05 triliun atau sebesar 18,49% dari target yang ditetapkan.
“Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan kuartal I/2024 yang senilai Rp4,17 triliun [19,70% dari target] yang disebabkan oleh penurunan realisasi pada komponen pendapatan transfer,” tertulis dalam data Laporan Perekonomian Provinsi Sumbar, dikutip pada Rabu (25/6/2025).
Dia mengatakan meski demikian penurunan realisasi pendapatan yang lebih dalam tertahan oleh pendapatan asli daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah yang mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dengan pangsa mencapai 84,46% terhadap total realisasi pendapatan, nilai ini menurun dibandingkan pangsa tahun sebelumnya yang sebesar 93,09%.
Sementara itu realisasi PAD menyumbang 15,53% dari total realisasi pendapatan daerah, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun, kontribusi lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,005% dari pendapatan daerah secara keseluruhan.
Menurutnya penurunan realisasi pendapatan transfer disebabkan oleh turunnya realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat yang pada kuartal I/2024 sebesar Rp3,88 triliun menjadi Rp3,42 triliun pada triwulan I/2025.
Baca Juga
Dikatakannya kondisi ini sejalan dengan Instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi yang berdampak pada menurunnya aliran dana dari pemerintah pusat. Sedangkan, komponen pendapatan transfer antar daerah belum mencatatkan adanya realisasi. Realisasi PAD tercatat senilai Rp629,74 miliar atau sebesar 19,13% dari target, lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal I/2024 yang senilai Rp288,52 miliar.
“Kinerja tersebut dipengaruhi oleh pendapatan komponen realisasi retribusi daerah yang mengalami peningkatan dari Rp78,73 miliar pada kuartal I/2024 menjadi Rp89,15 miliar,” jelasnya.
Selain itu, realisasi penerimaan pajak daerah turut tumbuh sebesar 84,61% (year on year/YoY) dari Rp288,52 miliar pada triwulan I/2024 menjadi Rp629,74 miliar pada kuartal I/2025. Kemudian untuk realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah juga meningkat masing-masing menjadi Rp182,28 miliar dan Rp67,44 miliar atau sebesar 69,39% dan 19,60% dari target.
“Realisasi lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp180 juta atau sebesar 0,81% dari target yang ditetapkan, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang senilai Rp19,36 juta atau 0,05% dari target,” ujarnya.
Majid menjelaskan peningkatan kinerja lain-lain pendapatan yang sah sejalan dengan terakselerasinya realisasi komponen penerimaan lain-lain yang sah dan hibah sebesar Rp163,34 juta dan Rp20,73 miliar pada kuartal I/2025 realisasi pendapatan sebagian besar kabupaten dan kota di Sumbar tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, di antara 19 kabupaten dan kota di Sumbar, terdapat 17 daerah mencatatkan persentase realisasi pendapatan yang lebih tinggi. Realisasi pendapatan tertinggi dialami oleh Kota Bukittinggi dengan realisasi 26,28%, sementara realisasi pendapatan terendah tercatat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan realisasi sebesar 11,68%.
Pendapatan 19 kabupaten dan kota secara umum didominasi oleh realisasi pendapatan Kota Padang senilai Rp675,35 miliar yang berkontribusi sebesar 16,66% terhadap total pendapatan kabupaten dan kota. Pendapatan Kota Padang ditopang oleh pendapatan transfer pemerintah pusat yang mencapai 68,22% dari total pendapatan, sementara sisanya disumbang oleh PAD.
Kemudian sebesar 76,00% dari realisasi PAD Kota Padang bersumber dari pajak daerah yang senilai Rp163,14 miliar. Sementara itu, Kota Sawahlunto memberi kontribusi terendah yaitu sebesar 2,73% dari total pendapatan 19 kabupaten dan kota.
Lalu pendapatan Kota Solok berasal dari pendapatan transfer sebesar 79,75%. Sementara realisasi PAD Kota Solok ditopang oleh hasil pengelolaan kekayaan yang Dipisahkan senilai Rp21,07 miliar (91,63% dari target) yang merupakan hasil penyertaan modal daerah.
“Kinerja realisasi hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Kota Solok sejak tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan,” jelas Majid.
Selanjutnya kemandirian fiskal 19 kabupaten dan kota di Sumbar tahun 2025 tercatat masih rendah, tercemin dari rasio pendapatan daerah yang masih didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat. Secara rata-rata, ujar Majid, pangsa realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat di 19 kabupaten dan kota sebesar 86,77% dari total pendapatan daerah.
Rasio transfer pemerintah pusat terendah adalah Kota Padang dengan pangsa sebesar 68,22%. Selain itu, daerah dengan rasio di bawah 80% adalah Kabupaten Solok Selatan yang sebesar 77,69%, Kota Solok sebesar 79,75%, dan Kota Payakumbuh sebesar 78,93%.
Sementara rata-rata pangsa realisasi PAD kabupaten dan kota di Sumbar sebesar 13,22% yang sebagian besar didukung oleh pajak daerah dan retribusi daerah. Rasio PAD tertinggi tercatat di Kota Padang yang sebesar 31,78% meningkat pada belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer.
Peningkatan belanja operasi didorong oleh peningkatan realisasi pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja bunga. Sementara itu, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial (Bansos) mencatatkan realisasi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
