Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) mengungkapkan sekitar 21,7% jalan provinsi di Sumatra Utara dalam kondisi rusak dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi maupun mobilitas masyarakat.
Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan, dari total panjang jalan provinsi yang mencapai 3.005,65 km, hanya sekitar 56% dalam kondisi baik. Sebanyak 21,81% dalam kondisi sedang, lalu sisanya disebut mengalami kerusakan ringan (4,78%) hingga berat (17%).
Surya mengungkapkan perbaikan jalan di Sumut memiliki tantangan tersendiri, yaitu panjang jalan hingga lanskap wilayah yang beragam.
"Di sinilah pentingnya koordinasi, sinergi, dan inovasi antara seluruh pemangku kepentingan," kata Surya dalam keterangan resmi, Rabu (14/5).
Guna mempercepat pembenahan sejumlah ruas jalan provinsi tersebut, Surya mengingatkan jajarannya agar mampu menyusun skala prioritas dengan tepat dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal.
Penjajakan berbagai alternatif pembiayaan seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dana corporate social responsibility (CSR), dan dukungan dari mitra strategis lain juga disebutnya akan sangat mendorong terwujudnya akses jalan yang bagus.
Baca Juga
Selain itu, lanjut dia, masalah lain dari jalan provinsi di Sumut ialah masih banyak ruas jalan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal sehingga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.
"Sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi komponen vital dalam mendukung pembangunan daerah. Keberadaan infrastruktur yang layak dan terintegrasi berperan besar dalam memperlancar arus distribusi barang dan jasa, membuka akses antarwilayah, serta mendukung kegiatan perekonomian masyarakat," jelasnya.
Senada, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatra Utara Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja juga menyebut kolaborasi sebagai elemen penting dan strategis dalam penanganan jalan dan jembatan di Sumut.
Stanley pun sepakat agar kolaborasi dengan sektor swasta dan perusahaan lain yang beroperasional di Sumut terus didorong.
“Kami percaya perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tidak bisa berjalan sendiri, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha. Demi memunculkan konektivitas wilayah yang lebih merata dan aman,” kata Stanley.
_(1).jpg?w=300&h=221)
