Selain itu karena tingginya Tarif Trump di Indonesia, maka ada kekhawatiran investor di Batam akan memindahkan pabriknya ke Malaysia, yang nilai logistiknya murah, dan nilai Tarif Trump yang lebih rendah yakni 24%.
Adhy berharap Indonesia bisa membuat kesepakatan baru dengan Amerika, yang menguntungkan kedua belah pihak. "Ada harapan juga tarif bea masuk ini bisa kembali seperti semula," ungkapnya.
Selanjutnya Indonesia harus bisa mengembangkan industri rantai pasok atau suply chain agar bisa meningkatkan kemandirian dan tidak ketergantungan dengan negara lain.
"Birokrasi dan perizinan yang masih terkendala juga perlu diperbaiki untuk mendukung kelancara investasi. Daya saing Batam saat ini digempur dari dalam dan luar, sehingga butuh solusi cepat," ungkapnya.
Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Achmad Ma'ruf Maulana mengatakan Tarif Trump merupakan ancaman serius bagi pengembangan industri solar panel di Batam.
"Ini ancaman serius buat 26 perusahaan yang produksi manufaktur solar panel di Batam," katanya di Batam, Selasa (8/4/2025).
Baca Juga
Khusus untuk solar panel, Indonesia dikenakan Tarif Trump sebesar 32%. Namun hal tersebut tak berlaku buat Malaysia, yang hanya dikenakan tarif sebesar 6,43%.
Ma'ruf khawatir dengan perbedaan yang sangat besar ini, investor pasti akan memilih Malaysia sebagai lokasi investasinya, apalagi yang orientasi ekspornya ke Amerika Serikat.
"Kalau tidak ada solusi, maka bisa terjadi PHK besar-besaran. Satu perusahaan solar panel itu bisa mempekerjakan 300-500 pekerja," ucapnya.
Sedangkan di Batam, ada sebanyak 26 perusahaan solar panel, sehingga jumlah pekerjanya bisa menembus 10.000 orang.
"Banyak orang terancam jadi pengangguran. Kami berharap pemerintah lakukan lobi ke Amerika mengingat Batam tidak mengenakan biaya masuk dari negara manapun termasuk Amerika," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad belum bisa berkomentar banyak terkait polemik Tarif Trump.
"Saya akan segera mempertemukan para pelaku usaha di daerah, seperti Kadin, Apindo, REI, shipyard, HKI dan lainnya. Kita akan persiapkan pertemuan dari pelaku usaha untuk mencari jalan keluar terbaik," pungkasnya.
