Bisnis.com, PEKANBARU – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dilakukan dari pusat hingga daerah mulai dirasakan dampaknya oleh berbagai sektor, termasuk perhotelan di Pekanbaru.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau, Nofrizal, menyatakan pihaknya menyikapi kebijakan ini dengan positif, meskipun terdapat pemangkasan anggaran pemerintah yang mempengaruhi kegiatan wisata.
Menurutnya, pemotongan anggaran bukan berarti menghilangkan seluruh kegiatan, melainkan mengalihkan anggaran ke sektor-sektor yang dianggap lebih prioritas oleh pemerintah.
"Sebagai bagian dari sektor wisata, kami melihat bahwa tidak semua kegiatan berkurang. Misalnya, kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) tetap berjalan dan turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar," ujarnya Selasa (11/2/2025).
Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.
Baca Juga
Nofrizal menekankan bahwa sektor wisata tetap harus didorong dengan menciptakan kreativitas baru agar tetap menarik minat masyarakat. Wisata yang berkembang akan membutuhkan akomodasi, sehingga hotel dan restoran tetap memiliki peluang untuk bertahan.
Namun, Nofrizal juga menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah dalam kemudahan perizinan serta pengelolaan anggaran untuk sektor wisata. Dia berharap proses perizinan tidak berbelit-belit dan pemerintah diminta tanggap dalam menyelesaikan berbagai isu yang dapat menghambat pariwisata, seperti masalah sampah dan ketersediaan air bersih.
Terkait dampak langsung dari efisiensi anggaran terhadap industri perhotelan, Nofrizal mengakui bahwa penundaan atau pembatalan kegiatan akibat pengalihan anggaran memang terjadi, terutama yang berkaitan dengan kementerian.
Namun, dia belum dapat memastikan sejauh mana dampaknya terhadap bisnis hotel, karena beberapa pelaku usaha masih berhati-hati dalam menyampaikan kondisi sebenarnya.
"Untuk daerah, pengurangan perjalanan dinas dan seminar jelas berdampak pada hotel-hotel yang selama ini bergantung pada anggaran pemerintah. Namun, bagi hotel yang memiliki basis pelanggan dari sektor swasta atau mengandalkan kegiatan lokal, dampaknya bisa lebih minim," jelasnya.
