Bisnis.com, BATAM - Peresmian Flyover Laksamana Ladi di Batam akhir tahun kemarin ternyata tidak luput dari kontroversi yang menyangkut namanya. Pemangku adat Melayu di Batam mempertanyakan keputusan tersebut, karena nama tersebut asing di Kepulauan Riau (Kepri).
Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri Kota Batam memprotes nama tersebut, karena ternyata nama Laksamana Ladi tidak tercatat dalam sejarah atau literatur manapun sebagai seorang pahlawan asal Kepulauan Riau (Kepri).
"Kami rapat mendadak membahas masalah nama flyover ini, lalu setelah itu menyurati Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk meminta penjelasan," kata Ketua LAM Kepri Kota Batam Raja Muhammad Amin, Jumat (3/1/2024).
Pihaknya mengaku belum pernah mendengar atau menemukan catatan sejarah atas nama Laksamana Ladi. "Kami tidak tahu siapa Laksamana Ladi ini. Pernyataan nama yang tidak berdasar sejarah dapat mencoreng warisan tanah Melayu," ungkapnya.
Raja mengatakan jika jawaban dari BP Batam tidak memuaskan, maka pihaknya meminta nama tersebut ditinjau kembali.
"LAM meminta untuk menutup nama yang terlanjur diberikan sampai masalah ini selesai. Kami khawatir jika ada pembiaran, nama tersebut terlanjur melekat di benak masyarakat sehingga sulit dihilangkan," katanya lagi.
Baca Juga
Kedepannya ia berharap agar baik BP Batam maupun Pemerintah Kota (Pemko) Batam berdiskusi dengan LAM sebelum memberikan nama tempat yang dibangun di Batam.
Tak lama setelah itu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi memutuskan untuk mengubah nama flyover senilai Rp 132 miliar tersebut menjadi Flyover Sungai Ladi.
Keputusan tersebut setelah mempertimbangkan masukan dan saran dari para tokoh adat di Batam.
"Pertama-tama, saya memohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Batam yang telah mendukung pembangunan Flyover Sungai Ladi," ujarnya.
Terlepas dari pro dan kontra penamaan tersebut, Rudi memastikan jika Flyover Sungai Ladi akan tetap menjadi identitas Batam.
Selain memberikan manfaat terhadap mobilitas masyarakat, flyover ini sekaligus langkah strategis BP Batam dalam mengurai kemacetan dan menyiapkan infrastruktur pendukung investasi.
"Saya berharap keputusan ini dapat diterima oleh semua pihak guna menjaga situasi kondusif Batam yang kita cintai," pungkasnya.(K65)
