Bisnis.com, PADANG - Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatra Barat menyebutkan kondisi perkebunan karet di daerah itu masih lesu dan tidak jauh berbeda dengan kondisi perkebunan karet secara nasional.
Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Febrina Tri Susila Putri mengatakan ada sejumlah faktor yang jadi penyebab lesunya komoditas karet itu, yakni soal harga penjualan karet ditingkat petani di bawah Rp10.000 per kg, serta telah tutupnya 3 pabrik karet sejak awal tahun 2023.
"Lesunya itu bisa dilihat dari produksinya menurun dan luas lahan perkebunan juga menurun cukup signifikan. Hal tersebut terjadi tentu ada sebabnya," kata Rina kepada Bisnis di Padang, Minggu (17/9/2023).
Dia menjelaskan melihat wilayah perkebunan karet di Sumbar, untuk komoditas karet ini terdapat di beberapa daerah sentra karet seperti di Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman yang juga mengalami penurunan kuantitas produksi sebagai akibat dari cuaca ekstrim, mahalnya saprodi (pupuk).
Penurunan kualitas karet masih terjadi diakibatkan ketidakjelasan tata niaganya bahan olahan karet (bokar) antara yang Kadar Karet Kering (KKK) yang baik dengan KKK yang kurang baik (25 - 40 persen).
Diakuinya kelesuan komoditas karet di Sumbar bisa dilihat dari tutupnya 3 pabrik karet di Sumbar akhir-akhir ini sebagai akibat makin menurunnya suplai bahan baku, serta kurang optimalnya kualitas bokar sehingga biaya produksi tinggi.
Baca Juga
Rina merinci, berdasarkan data Angka Tetap (ATAP) subsektor perkebunan luas perkebunan karet Sumbar Tahun 2022 adalah 179.770 hektare, dan luas itu mengalami penurunan 549 hektare, bila dibandingkan dengan Tahun 2021 dimana luas lahan perkebuan karetnya di angka 180.319 hektare. Sedangkan produksi tahun 2021 itu 145.585 ton dan menurun 1.367 ton dibanding tahun 2022 yang berjumlah 144.217 ton.
Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, hanya 3 daerah yang tidak terdapat perkebunan karetnya yakni Kota Pariaman, Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang.
Sementar Kota Padang masih ada kawasan yang nemilki perkebunan karet 347 hektare dengan produksi per tahun 215 ton. Kota Payakumbuh yang menjadi daerah paling sedikit lahan perkebunan karetnya yakni ,7 hektare lebih dengan produksi hanya 1 ton lebih per tahunnya.
"Jadi kalau lahan ini sudah berkurang, dampaknya produksi juga mulai turun. Karena memang ada juga masyarakat yang memiliki kebun karet itu, mereka mulai meninggalkan kebun nya begitu saja, tidak mau panen. Ya, karena harga karetnya murah sekali," sebut dia.
Menurutnya kabupaten sentra karet terbesar di Sumbar adalah Kabupaten Dharmasraya dengan luas 40.990 hektare dengan produksi 26.123 ton. Disusul oleh Kabupaten Sijunjung seluas 34.192 hektare dengan produksi 35.497,66 ton. Serta Kabupaten Pasaman dengan luas 32.986 hektare dengan produksi 30.694 ton.
Dikatakannya untuk lahan perkebunan karet yang mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya itu, karena berbagai hambatan pada komoditas karet. Mulai dari persoalan harga komoditas karet terus menurun terutama di tingkat pekebun, harga masih berfluktuasi dan ketidakjelasan tata niaganya antara yang Kadar Karet Kering (KKK) yang baik dengan KKK yang kurang baik (25-40 persen).
Begitupun tentang panjangnya rantai pasok yang panjang menyebabkan harga karet kurang kompetitif. Hal itu terlihat dari hasil penelitian Asmara dan Hanani (2012) menunjukkan bagian harga yang diterima petani karet di Indonesia hanya mencapai 20-40 persen, jauh lebih rendah dibandingkan di Thailand yang mencapai 80 persen dan Malaysia 60–80 persen.
Selanjutnya untuk produktivitas tanaman karet juga masih kurang seiring dengan harga pupuk dan saprodi yang masih tinggi. Serta kualitas bahan olahan karet (bokar) belum optimal, hal ini terkait dengan banyaknya kontaminan dalam Bahan Olahan karet (bokar). Tidak hanya itu, kata Rina, persoalan lainnya yang dihadapi pekebun karet yaitu soal kelembagaan petani karet belum solid, belum terbentuknya Unit Pengolahan dan pemasaran bokar bersih (UPPB) sehingga posisi tawar pekebun karet masih rendah.
"Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dari beberapa daerah luasan kebun karet menurun karena beralih fungsi ke tanaman kelapa sawit sebagai akibat dari harga yang terus menurun," tegasnya.
Namun Rina juga menyampaikan bahwa kendati adanya tren turun untuk komoditas karet itu, pihaknya tidak lepas tangan begitu saja. Bantuan yang menjadi kegiatan rutin dinas tetap ada untuk perkebunan karet.
Hal tersebut terlihat pada kegiatan peremajaan karet pada tahun 2019 sebanyak 200 hektare untuk Kabupaten Dharmasraya. Selain itu ada juga bantuan untuk penanganan pascapanen karet di Kabupaten Dharmasraya itu berupa pisau sadap, mangkok sadap, ring mangkok sadap, talang sadap, bak pembeku, dan bahan pembeku lateks.
Rina menjelaskan dari aplikasi Sipasbun (Sistem Informasi Pasar Produk Perkebunan Unggulan) harga pada bulan september 2023 dilaporkan karet lump harga Sumbar sebesar Rp7.000 per kg.
"Harga ini merupakan harga tren terendah, sehingga diharapkan harganya kembali akan naik," jelasnya.
Melihat dari kurang bagusnya harga karet, padahal di Sumbar untuk komoditas karet menjadi salah satu komoditi unggulan karena turut diekspor.
Dikatakan Rina ekspor produk karet mempunyai sumbangsih yang cukup besar di Sumbar, dengan negara tujuan ekspor karetnya yaitu ke Amerika Serikat, Jepang, India dan China.
