Bisnis.com, MEDAN – Aksi massa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Utara hari ini, Selasa (26/8/2025) sore berlangsung ricuh.
Berdasarkan pantauan Bisnis, massa aksi yang telah berkumpul di depan gedung DPRD Sumut sejak sekitar pukul 14.00 WIB tersebut belum jua membubarkan diri hingga Selasa petang.
Massa yang melayangkan selusin tuntutan termasuk menolak tunjangan mewah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini terlibat keributan dengan aparat kepolisian di lapangan. Sebelumnya, massa aksi bahkan sempat menjebol pagar gedung DPRD Sumut. Aksi saling dorong antara keduanya pun tak terhindarkan.
Untuk membubarkan massa yang masih bertahan di depan gedung DPRD hingga petang, aparat menembakkan gas air mata ke arah demonstran.
Tak terima, para pendemo membalas tindakan tersebut dengan melempar botol minum kemasan hingga batu ke arah aparat. Situasi pun berubah menjadi semakin tak terkendali.
Tembakan water canon hingga gas air mata berkali-kali tak menghentikan aksi tersebut. Kejar-kejaran antara aparat dan pendemo pun terjadi hingga sejauh satu kilometer dari lokasi demo. Petugas berusaha menangkap pendemo yang diduga memicu kericuhan.
Baca Juga
Lalu, apa yang menjadi tuntutan dari massa aksi di depan DPRD Sumut pada Selasa (26/8/2025) ini?
Dari informasi yang dihimpun Bisnis, ada selusin tuntutan yang melandasi demonstrasi mahasiswa di Sumut siang hingga petang ini. Selusin tuntutan ini disebut sebagai wujud perlawanan terhadap praktik korupsi, oligarki, serta kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.
Berikut Selusin Tuntutan Rakyat dari Sumut yang menggelar demonstrasi Selasa (26/8/2025):
1. Hapus Tunjangan Mewah DPR
Rakyat menolak gaya hidup Istimewa wakilnya di parlemen.
2. Gaji DPR Proporsional dengan UMK/ UMP
Agar mereka merasakan langsunng denyut hidup butuh dan rakyat pekerja.
3. Sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Anti Korupsi
Demi memberantas korupsi yang masih menjadi penyakit kronis bangsa.
4. Transparansi Hasil Audit
Semua laporan BPK dan KPK harus terbuka ke publik, bukan disembunyikan di meja elit.
5. Alihkan Anggaran Sosper dan Perjalan Dinas DPR ke Program Pro-Rakyat
Dana besar yang selama ini habis untuk DPR harus dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
6. Revolusi Partai Politik
Hentikan politik kartel, oligarki, dan transaksi kekuasaan yang menindas rakyat.
7. Kawal RKUHAP
Agar tidak menjadi alat represif dan kriminalisasi rakyat.
8. Sahkan RUU Masyarakat Adat
Mengakui dan melindungi hak komunitas adat atas tanah, budaya, dan kehidupannya.
9. Batalkan UU TNI
Menolak kembalinya dwifungsi militer yang bertentangan dengan semangat reformasi.
10. Tolak RUU Polri
Menolak perluasan kewenangan berlebihan yang mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.
11. Usut Kasus Korupsi di Sumut
Mulai dari UMKM Center, pembangunan jalan, Lapangan Merdeka, hingga Stadion Teladan.
12. Evaluasi Kepemimpinan Gubernur Sumut
Atas kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
