Bisnis.com, PADANG - Pascakejadian kecelakaan di perlintasan sebidang jalur kereta api di Jati, Kota Padang, Sumatra Barat, yang menyebabkan 7 pelajar jadi korban dan dua diantaranya meninggal dunia menjadi sorotan yang serius bagi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengingatkan kepada masinis PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Divre II Sumbar agar benar-benar menerapkan prosedur standar, seperti membunyikan klakson sejak jarak jauh sebelum melewati perlintasan, sehingga ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa yang terulang terjadi.
“Hal ini penting untuk segera direspons KAI, agar masyarakat yang melintas memiliki waktu bersiaga. Keselamatan publik harus menjadi prioritas utama,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin (25/8/2025).
Dia menyampaikan dari hasil pengecekan di lapangan pekan lalu, telah menemukan masih banyak perangkat pengaman, termasuk rambu tanda peringatan early warning system (EWS) yang tidak berfungsi optimal. Vasko menekankan agar perangkat tersebut perlu segera diinventarisasi, diperbaiki, dan diawasi secara ketat.
“Saya meminta seluruh pihak terkait bergerak cepat, melakukan inventarisasi perangkat pengaman, memperbaiki rambu yang rusak, hingga memperketat standar keselamatan di setiap perlintasan, agar tragedi seperti ini tidak lagi terulang,” tegasnya.
Kronologi Mobil Tertemper Kereta di Sumbar
Menurut keterangan saksi, kendaraan roda empat Honda Brio putih bernomor polisi F 1150 FAO tengah melintas ketika kereta api dari arah Simpang Aru menuju Bandara Internasional Minangkabau datang mendadak.
Baca Juga
Kemudian mobil terseret sekitar 10 meter sebelum berhenti, setelah itu seluruh korban dievakuasi ke RS Yos Sudarso. Namun nyawa dua pelajar tidak terselamatkan, dan beberapa korban lain menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Tragedi ini menjadi pengingat keras bagi seluruh pemangku kepentingan, dan Pemprov Sumbar menegaskan komitmennya mendorong koordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian, PT KAI, dan instansi terkait agar standar keselamatan di perlintasan dapat diperketat.
“Jangan sampai perlintasan kereta api kembali menjadi titik rawan kematian,” harap dia.
Infrastruktur Jalan Tak Layak
Sebelumnya, Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI Dadan Rudiansyah menyampaikan melihat konstruksi jalan di perlintasan kereta api di tempat kejadian peristiwa (TKP) sudah tidak layak lagi.
Menurutnya konstruksi jalannya seharusnya tidak mendaki, tapi harus dibuat landai sehingga kendaraan yang melintas dapat berjalan dengan lancar.
"Kalau kami lihat secara konstruksi memang ini sebetulnya udah gak layak. Karena ini konstruksinya nanjak, kalau orang nyebrang di sini pasti ngegas dulu, butuh waktu untuk bisa menyelesaikan penyeberangan di jalur rel itu,” katanya.
Oleh karena itu, ke depannya konstruksi jalan di lokasi tersebut termasuk di lokasi-lokasi perlintasan sebidang lainya harus dievaluasi.
"Mungkin ke depannya harus dievaluasi beberapa perlintasan yang konstruksinya tidak sesuai, atau perlu perbaikan jalannya," sebut dia.
Selanjutnya Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Hendrialdi juga mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi seluruh peralatan EWS maupun JPL (jalan perlintasan), yang saat ini terpasang di beberapa perlintasan. Dari hasil inventarisasi itu akan diketahui berapa banyak alat yang rusak dan masih berfungsi dengan baik.
Dia menyebutkan dari hasil inventarisasi tersebut nanti pihaknya akan secepatnya menyampaikan seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan peralatan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat di perlintasan sebidang.
“Di anggaran kami biaya EWS maupun JPL belum tersedia sebelumnya. Karena ini aset DJKA seyogyanya adalah perawatan dari kami. Karena ada efisiensi anggaran kami sudah sampaikan kepada Andre Rosiade [Wakil Ketua Komisi VI DPR RI] dan kami akan coba ajukan semua anggaran terkait inventarisasi yang ada kami akan ajukan, termasuk proposal pemasangan plang. Nanti Kementerian Perhubungan juga secara pribadi ke beliau kami akan sampaikan KAK dan RAB-nya," jelas dia.
Kemudian Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat meninjau lokasi pada Jumat (22/5) pekan kemarin menyampaikan bahwa kedatangannya ke Padang adalah untuk mencarikan solusi agar kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa mendatang.
Dia mengungkapkan akan ada beberapa langkah ke depan yang akan diambil segera guna meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Pertama kata Andre, PT KAI akan menyiapkan petugasnya untuk menjaga seluruh perlintasan rawan yang ada di sepanjang jalur kereta api di Sumbar.
"Sebagai anggota DPR dan juga PT KAI kita berkoordinasi dengan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang ada beberapa hal yang kami ambil solusi jangka pendek,” tegasnya.
Andre mengungkapkan bahwa seluruh perlintasan yang rawan kecelakaan perlu menyiapkan pasukan, staf-staf dari KAI untuk menjaga seluruh titik perlintasan-perlintasan yang rawan, orang yang ditempatkan secara manual.
Lalu KAI diminta untuk mengajukan anggaran ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membangun plang perlintasan terutama di lokasi-lokasi rawan yang ada di seluruh Sumbar. Andre berjanji akan mengawal agar anggaran tersebut tersedia dan segera dapat direalisasikan untuk pembangunan plang perlintasan.
“Untuk itu saat ini saya bertugas mengawal, saya akan komunikasi setelah ini. Setelah beliau sampai proposalnya nanti saya akan komunikasi juga dengan Menhub. Kalau anggarannya kurang nanti saya akan melaporkan kepada Mensesneg agar anggarannya disiapkan," tutupnya.
