Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dipandang perlu mengintensifkan berbagai langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan sejalan dengan tekanan inflasi dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2025 Sumatra Selatan (Sumsel) tercatat inflasi sebesar 2,88% (year on year/YoY) dengan kelompok utama yang memberikan andil inflasi yakni makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,30%.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Bambang Pramono mengatakan memasuki lima bulan terakhir tahun ini, inflasi Sumsel diproyeksikan masih akan berada di tren yang relatif terkendali.
Namun demikian, kata dia, terdapat beberapa faktor musiman yang berpotensi menjadi tantangan dan perlu diwaspadai menimbulkan tekanan harga.
“Seperti di bidang pendidikan itu permintaan jelang tahun ajaran baru, kemudian puncak kemarau dan potensi karhutla yang bisa mengganggu distribusi barang, dan peningkatan konsumsi masyarakat jelang HUT RI, libur natal dan tahun baru,” katanya kepada Bisnis, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, tekanan inflasi dari kelompok makanan, minuman dan tembakau di Sumsel, utamanya daerah konsumtif seperti Palembang dan Lubuk Linggau, diperlukan langkah konkret.
Baca Juga
Salah satunya adalah penguatan jalur distribusi komoditas strategis dari sentra produksi ke wilayah konsumen.
“Karena, distribusi yang lancar akan menurunkan biaya logistik dan mempersempit disparitas harga antarwilayah yang selama ini jadi penyumbang inflasi signifikan,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya menilai optimalisasi program fasilitas distribusi pangan menjadi faktor yang krusial.
Pemerintah daerah, kata Bambang, dapat mengambil langkah dengan memberikan subsidi angkutan dan operasional logistik bagi pelaku usaha dan distributor pangan. Sehingga, harga jual kebutuhan terkendali tanpa mengorbankan margin pelaku usaha.
“Kebijakan itu juga bisa disinergikan dengan kegiatan pasar murah, terutama menjelang periode dengan risiko peningkatan permintaan masyarakat,” imbuhnya.
Bambang menambahkan meskipun Sumsel surplus konsumsi beras, harga beras cenderung fluktuatif menjelang akhir tahun seiring dengan panen gadu yang lebih rendah.
Menurutnya, risiko tambahan yang juga perlu diantisipasi adalah terbatasnya akses ke beras medium akibat penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan yang lebih sedikit.
“‘Untuk itu jika berdasarkan kelompok, ada empat kelompok yang perlu diwaspadai pada semester II tahun ini yakni makanan, minuman dan tembakau, kemudian transportasi, pakaian dan alas kaki, serta pendidikan,” pungkasnya.
