Bisnis.com, PADANG - Kementerian Pekerjaan Umum secara resmi telah melakukan peletakan batu pertama pertanda dimulainya pekerjaan pembangunan flyover atau jembatan layang Sitinjau Lauik, Kota Padang, Sumatra Barat, pada Sabtu (3/5) kemarin.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan flyover Sitinjau Lauik merupakan sebuah hal yang perlu dilakukan, karena di Sitinjau Lauik yang merupakan jalan nasional itu adalah daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana alam seperti longsor.
“Pembangunan flyovernya akan dilakukan secara bertahap, dan saya berharap kedepannya keberadaan flyover ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara, dengan demikian bisa berdampak kepada perekonomian di daerah,” katanya dikutip dari keterangan resmi, Minggu (4/5/2025).
Dia menegaskan mengingat daerah sumbar merupakan wilayah rawan bencana, maka perlu bagi para pekerja untuk selalu berhati-hati, serta untuk konstruksinya juga perlu mengedepankan infrastruktur yang ramah atau tahan gempa.
Di satu sisi, Dodiy pun menyadari bahwa pembangunan flyover Sitinjau Lauik akan melewati proses yang cukup panjang, termasuk dalam penyelesaian segala hal yang terkait dengan pembebasan lahan.
"Tapi insyaallah, konstruksinya bisa dimulai tahun ini. Selain itu, karena Sumbar termasuk wilayah rawan gempa, maka semua konstruksi harus didesain tahan gempa dan wajib bersertifikat, dan ini penting karena ini soal keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga
Menurutnya dalam melakukan pembangunan flyover Sitinjau Lauik ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan dukungan ketersediaan layanan.
Dimana ada pun fokus utama dalam pembangunan ini adalah mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di jalur ekstrim Sitinjau Lauik yang merupakan jalan nasional penghubung utama antara Kota Padang dengan Kabupaten Solok.
Lewat pembangunan fly over ini, sambung Dody, diharapkan arus kendaraan dapat melintas dengan lancar, waktu dan jarak tempuh dapat lebih singkat, dan keselamatan pengguna jalan dapat lebih terjamin. Kemudian proyek ini juga diyakini akan menghadirkan dampak positif bagi sektor ekonomi lokal, serta bagi pelaku usaha secara luas.
"Kita juga meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar untuk menyiapkan rest area yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di jalur ini nantinya. Kita ingin masyarakat sekitar merasakan manfaat dari proyek ini. UMKM bisa berkembang, dan ekonomi lebih bergerak,” harap Dody.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa Pemprov telah membentuk tim percepatan untuk memastikan kelancaran dalam setiap tahapan dalam pembangunan flyover Sitinjau Lauik.
Dia juga menyebutkan bahwa pengukuran lahan seluas 11,1 hektare oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah hampir dirampungkan
“Kita sudah koordinasi dengan BPN terkait dengan pembebasan lahan. Surat ke kementerian juga sedang disiapkan, begitu pun ke DPR RI, agar sama-sama kita mendorong percepatan pembangunan flyover ini,” ucap dia.
Dia menyampaikan pembangunan flyover Sitinjau Lauik, tepatnya di Panorama I Sitinjau Lauik, yang sudah lama dinanti masyarakat, nantinya ada jalan eksisting sepanjang 2,2 km akan ditangani menjadi 2,789 km, yang membentang di Kelurahan Indarung dan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.
"Adapun total kebutuhan lahan mencapai sekitar 18,7 hektare dengan rincian 10,1 ha lahan masyarakat dan 8,59 ha kawasan hutan lindung," jelasnya.
Mahyeldi menjelaskan saat ini sudah ada penetapan lokasi (Penlok) melalui SK Gubernur Nomor 620-294-2024 yang ditandatangani sejak 5 April 2024. Dari 10 bidang tanah masyarakat yang dibutuhkan, lima sudah bersertifikat, dan sisanya sedang dalam proses pembebasan lahan.
“Kawasan ini rawan longsor dan sangat berbahaya bagi pengendara. Flyover Sitinjau Lauik ini bukan hanya soal kelancaran lalu lintas, tapi juga menyangkut nyawa,” kata Mahyeldi.
Kemudian Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade juga mengatakan bahwa keberadaan flyover Sitinjau Lauik bukan hanya penting untuk keselamatan masyarakat dalam berkendaraan, tetapi juga sangat penting untuk lebih menggerakkan roda perekonomian di Ranah Minang.
“Ini bukti nyata komitmen Presiden Prabowo terhadap pembangunan di Sumbar. Kami targetkan tahap pertama selesai 2027, lalu dilanjutkan tahap kedua sampai 2029. Kami di DPR siap untuk mengawal secara penuh,” tutup Andre.
