Bisnis.com, PADANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat menyebutkan terdapat ribuan aparatur sipil negara (ASN) yang tak taat bayar pajak kendaraan.
Kepala Bapenda Sumbar Syefdinon mengatakan terungkapnya ribuan ASN yang menunggak pajak kendaraannya itu, setelah Bapenda melakukan pemetaan yakni mulai dari mendata organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar hingga ke ASN di kabupaten dan kota.
"PAD terbesar Sumbar ini bersumber dari pajak kendaraan. Makanya kami melakukan pemetaan. Ternyata, ada ribuan ASN yang tak taat bayar pajak kendaraannya," kata dia, Jumat (7/2/2025).
Dia menjelaskan berdasarkan data 2024, jumlah ASN yang tak taat membayar pajak kendaraan itu paling banyak berada di kabupaten dan kota.
Bila dilihat segi kemampuan, kata Syefdinon, harusnya ASN lebih tinggi tingkat kesadaran membayar pajak kendaraan, karena ASN itu memiliki tunjangan kinerja yang diberikan daerah setiap bulan berasal dari PAD.
"Nah, tunjangan kinerja ASN itu juga ada dari PAD. Artinya, jika ASN ini taat pajak, maka tunjangan kinerjanya juga ikut dapat. Harusnya ASN di Sumbar ini paham soal itu," tegasnya.
Menurutnya dengan telah adanya data dari pemetaan terkait ASN yang banyak menunggak pajak kendaraan itu, kedepan akan disampaikan pada masing-masing kepala OPD dan diteruskan ke masing-masing kepala daerah, mulai dari gubernur hingga kabupaten dan kota.
"Kepala OPD nya lah nanti bisa mengarahkan ASN bersangkutan untuk membayar tunggakan pajak kendaraannya," ujar dia.
Syefdinon menyatakan upaya tersebut dilakukan bukanlah bermaksud membangun citra ASN yang tak taat bayar pajak kendaraan, melainkan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran tunjangan dan menjalankan berbagai program daerah, termasuk pembangunan infrastruktur.
"Seharusnya ASN lah yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat soal patuh membayar pajak kendaraan. Dengan demikian, penerimaan daerah dari sektor pajak bisa dimaksimalkan," ucap dia.
Dia berharap ASN di seluruh daerah di Sumbar bisa meningkatkan ketaatan dalam membayar pajak kendaraan. Jika malah banyak menunggak, pengaruhnya ke PAD. Terlebih seiring adanya aturan soal opsen pajak, maka akan membuat PAD turut menurun.
Hal ini dikarenakan, pemberlakuan opsen atau dikenal dengan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu akan mempengaruhi nilai penerimaan pajak bagi Pemprov Sumbar.
Syefdinon mengatakan pajak daerah yakni untuk pajak kendaraan menjadi sumber terbesar untuk penerimaan PAD di Sumbar. Namun seiring telah mulai diberlakukannya opsen pajak terhitung Januarin2025 ini, diperkirakan penerimaan PAD bakal menurun.
"Jadi saya belum bisa patokan berapa target penerimaan PAD Sumbar di tahun 2025 ini. Soalnya, dengan diberlakukannya opsen pajak itu, pembagian nilai PAD jadi berkurang untuk Pemprov Sumbar, dan lebih banyak ke kabupaten dan kota," katanya.
Dia menjelaskan di dalam ketentuan opsen pajak itu, yang mana mengatur penerimaan PAD dari sektor pajak kendaraan, yang selama ini ketentuannya bagi hasil penerimaan pajak akan dilakukan pada penutupan tahun ke pemerintah kabupaten dan kota.
Tapi untuk pemberlakuan obsen pajak itu, pembagian bagi hasil penerimaan pajak dilakukan disetiap transaksi pembayaran pajak dilakukan. Artinya, langsung masuk pembagian untuk kabupaten dan kotanya.
"Dulunya tidak begitu, masuk ke provinsi dulu. Nanti baru di bagi kabupaten dan kota. Jadi dikarenakan ini aturan, makanya ada potensi penerimaan PAD di Sumbar di tahun 2025 ini turun dibandingkan 2024," jelasnya.
Kendati ada tantangan terkait kebijakan opsen itu, Pemprov Sumbar tidak boleh larut dengan pesimis. Pemprov Sumbar berupaya mendorong ke sektor lainnya, sehingga dapat mendongrak sumber penerimaan PAD nantinya.
Menurutnya cara yang bisa dilakukan untuk mendorong kinerja positif di sektor lainnya itu, yakni perlu adanya kerja sama dengan dinas atau OPD, dimana Sumbar juga memiliki peluang yang besar untuk terus dikembangkan lagi pariwisatanya.
"Pariwisata ini banyak sektor yang bisa digenjot, mulai dari perhotelan, transportasi, hingga ke UMK yang terlibat. Begitupun ke OPD lainnya yang bisa bekerjasama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," sebutnya.
Dikatannya segala bentuk upaya dan program yang telah dijalankan akan dilanjutkan di tahun 2025 ini. Serta akan menambah inovasi, sehingga apa yang telah direncanakan nantinya untuk meningkatkan penerimaan PAD, bisa tercapai dengan baik.
PAD Sumbar Meningkatkan 3,22% Sepanjang 2024
Kemudian Bapenda Sumbar mencatat penerimaan PAD pada tahun 2024 mencapai Rp6,4 triliun atau mengalami peningkatan 3,22% dibandingkan tahun 2023
Syefdinon mengatakan PAD tahun 2023 mencapai Rp6,2 triliun atau terjadi peningkatan penerimaan PAD 2024 sebesar Rp201,5 miliar. Peningkatan penerimaan PAD 2024 itu, disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari gencarnya pemerintah dengan memberikan inovasi pelayanan kemudahan bagi masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan.
"Tahun 2024 banyak inovasi yang kami lakukan. Ada diskon pajak, penghapusan denda, sosialisasi kepada masyarakat juga diintensifkan. Jadi kinerja kami untuk mendongkrak PAD ini, terutama sektor pajak daerah, memang cukup banyak dilakukan," katanya.
Dia menjelaskan sumber penerimaan PAD 2024 terbesar itu, sektor dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, hingga pajak rokok. Hal ini merupakan hasil dari berbagai program yang diluncurkan untuk meningkatkan pajak kendaraannya.
Syefdinon bilang kedepan program yang telah dijalankan pada tahun 2024 itu, akan tetap dijalankan di tahun 2025 ini. Sehingga kinerja penerimaan PAD di Sumbar turut meningkat dari tahun ke tahun.
Menurutnya upaya dan target peningkatan penerimaan PAD itu penting dilakukan, karena melihat pada tingkat kepatuhan bayar pajak kendaraan di Sumbar terbilang masih rendah.
"Tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk bayar pajak sangat rendah, sementara pembangunan terus berjalan dan dibiayai oleh pendapatan pajak daerah," tegasnya.
Dia menjelaskan di satu sisi Bapenda terus melakukan berbagai upaya dan pendekatan ke masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan, namun tingkat kepatuhan belum menunjukan kondisi yang meningkat.
Bahkan inovasi layanan yang dihadirkan Bapenda melalui Samsat yang ada di masing-masing kabupaten dan kota, sejatinya merupakan strategi agar masyarakat merasa lebih mudah untuk bisa membayar pajak kendaraannya.
Inovasi pelayanan itu seperti adanya Samsat Keliling, layanan Drive-Thru, Samsat di mall, Samsat Nagari. Serta bisa bayar pajak melalui aplikasi signal melalui ponsel pintar, nyatanya belum menunjukan masyarakat beramai-ramai bayar pajak.
Dia melihat hadirnya sejumlah strategi itu, memang Samsat ingin lebih dekat dengan masyarakat, sehingga tidak ada alasan sulit mencari waktu ke kantor Samsat, serta merasa tidak mendapat pelayanan yang memudahkan.
.jpg?w=348&h=261)
