Bisnis.com, PEKANBARU — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau hingga 31 Juli 2025 mencatatkan realisasi pendapatan Rp15,80 triliun atau 42,48% dari pagu. Namun, capaian ini mengalami kontraksi 9,51% (year on year/YoY).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menjelaskan penurunan tersebut disebabkan turunnya beberapa komponen penerimaan. Pendapatan transfer tercatat terkontraksi 10,29% (YoY), transfer antar daerah turun 32,13% (YoY), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 4,95% (YoY). Meski begitu, Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LLPdyS) justru tumbuh signifikan 73,94% (YoY).
“Secara umum, penurunan realisasi pendapatan daerah lebih dipengaruhi oleh melemahnya komponen transfer, baik dari pusat maupun antar daerah. Meski demikian, beberapa pos pendapatan lain masih menunjukkan tren positif,” ujarnya Jumat (29/8/2025).
Sementara di sisi belanja, realisasi APBD Riau mencapai Rp14,38 triliun atau 37,32% dari target, dengan porsi terbesar berasal dari belanja operasi dengan kontribusi 42,12%.
Belanja daerah justru turun 15,84% (YoY), dipengaruhi kontraksi pada hampir seluruh komponen, di antaranya belanja transfer yang turun 24,31% (YoY) khususnya belanja bagi hasil 47,12%, belanja modal yang anjlok 57,56% (YoY), serta belanja operasi turun 9% (YoY) terutama belanja barang dan jasa yang susut 14,07%.
Menariknya, meski realisasi pendapatan dan belanja sama-sama terkontraksi, APBD Riau hingga Juli 2025 justru mencatatkan surplus Rp1,42 triliun, berbanding terbalik dengan target pagu yang diproyeksikan defisit. Adapun pembiayaan daerah pada Juli 2025 tercatat Rp144,29 miliar di lingkup Provinsi Riau.
Baca Juga
“Dengan adanya surplus ini, kami berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan ruang fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Sebelumnya kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Riau hingga Juli 2025 mencatatkan pertumbuhan signifikan di sisi pendapatan. Total pendapatan negara yang masuk mencapai Rp13,53 triliun, tumbuh 38,85% dibanding periode yang sama tahun 2024 (YoY).
Heni menjelaskan pertumbuhan pendapatan ini terutama disumbang oleh penerimaan Bea Keluar yang melonjak 549,51% (YoY) dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang naik 346,45% (YoY).
“Meski demikian, pendapatan pajak justru terkontraksi 5,71% akibat penurunan penerimaan dari PPN dan PPh,” ujarnya.
Sementara itu, penerimaan Bea Cukai mencatat pertumbuhan tinggi dengan capaian Rp5,03 triliun atau setara 549,51% dari target tahunan. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp736,08 miliar, turun tipis 0,68% dibandingkan tahun sebelumnya.
Heni menjelaskan, khusus PNBP yang bersumber dari pelaksanaan lelang, pengelolaan kekayaan negara, dan pengurusan piutang, pada Juli 2025 mencapai Rp20,18 miliar atau meningkat 18,7% (month to month/MtM). Hingga Juli, total penerimaan negara dari pos ini sudah mencapai Rp577,8 miliar atau 86% dari target 2025 yang ditetapkan Rp671,3 miliar.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara di Riau tercatat Rp16,70 triliun atau terkontraksi 3,30% (YoY). Belanja Pemerintah Pusat turun 21,68% seiring penurunan pagu anggaran, meski belanja pegawai tetap mencatat pertumbuhan.
Adapun, belanja transfer ke daerah justru tumbuh 4,10% (YoY) dengan realisasi Rp12,82 triliun. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,39% dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang naik 10,88%.
Secara keseluruhan, neraca APBN Regional Riau pada Juli 2025 masih mencatat defisit sebesar Rp3,16 triliun.
“Dengan tren ini, kami terus memantau agar pertumbuhan pendapatan bisa berkelanjutan, sementara belanja tetap diarahkan mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik,” pungkasnya.
