Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau mendorong optimalisasi peran Koperasi Merah Putih dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di tingkat desa.
Gubernur Riau Abdul Wahid menyebut program Koperasi Merah Putih yang diluncurkan pemerintah pusat menjadi solusi konkret dalam menurunkan harga sembako karena memangkas rantai distribusi yang selama ini terlalu panjang.
“Kebijakan Bapak Presiden melalui Koperasi Merah Putih ini sangat menyentuh kebutuhan masyarakat. Rantai pasok jadi lebih pendek, dari distributor langsung ke koperasi desa. Hasilnya, harga jadi lebih murah,” ujarnya, Senin (21/7/2025).
Dia mencontohkan, harga gas LPG 3 kilogram yang biasa dijual Rp24.000 di pasaran, bisa ditekan menjadi sekitar Rp22.000 lewat koperasi. Begitu juga dengan sejumlah bahan pokok lain seperti beras, minyak goreng, dan gula yang dijual dengan harga di bawah harga eceran rata-rata.
Menurut Wahid, model koperasi ini dapat menjadi penyeimbang pasar sekaligus pelindung daya beli masyarakat desa.
“Selisih Rp2.000 itu sangat berarti bagi masyarakat kecil. Kalau belanja untuk kebutuhan satu minggu atau sebulan, tentu dampaknya besar bagi pengeluaran rumah tangga,” ujarnya.
Baca Juga
Saat ini, terdapat sebanyak 1.861 Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk dan siap beroperasi di seluruh kabupaten/kota di Riau. Koperasi-koperasi ini tidak hanya menyediakan bahan pokok, tetapi juga melayani transaksi perbankan seperti tarik tunai, setor tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pemerintah Provinsi Riau, kata Wahid, juga akan terus mendampingi koperasi melalui pelatihan manajemen, bantuan peralatan, serta pendampingan teknis. Hal ini untuk memastikan koperasi tidak hanya aktif saat peluncuran, tetapi terus berjalan dan berkembang sebagai pilar ekonomi desa.
“Yang penting itu keberlanjutan. Jangan hanya aktif di awal. Koperasi ini dibangun atas asas kekeluargaan dan keterbukaan, jadi pengurus dan anggota harus jaga kepercayaan masyarakat,” ucapnya.
Wahid berharap keberadaan koperasi ini dapat berperan sebagai pengendali harga dan penyangga inflasi di tingkat lokal, terutama di wilayah pedesaan yang selama ini sulit mengakses harga komoditas yang wajar akibat panjangnya rantai pasok.
“Dengan jumlah koperasi yang sudah terbentuk ini, kami berharap harga komoditas bisa lebih stabil. Kalau harga stabil, inflasi juga bisa dikendalikan. Itu akan sangat membantu perekonomian masyarakat,” pungkasnya.
