Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemko Pekanbaru mengungkapkan tantangan besar yang tengah dihadapi dalam upaya membangun ibu kota Provinsi Riau yang berbudaya, maju, dan sejahtera.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebutkan salah satu persoalan krusial adalah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit hingga mencapai Rp700 miliar, ditambah persoalan infrastruktur jalan rusak di ribuan titik.
“Kondisi ketika kami masuk memimpin Pekanbaru ini bukan lagi di titik nol, tapi minus. Defisit anggaran sekitar Rp500 miliar dan utang ke BUMD Rp200 miliar. Selain itu, ada sekitar 1.700 titik jalan di kota yang rusak dan rawan banjir,” ujarnya, Kamis (17/4/2025).
Agung menegaskan APBD Kota Pekanbaru tidak bisa menjadi satu-satunya tumpuan pembiayaan pembangunan. Dia mendorong sinergi dengan APBD Provinsi Riau, APBN, hingga peran serta dunia usaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Sebagai ibu kota Provinsi Riau dan kota penghubung strategis di Sumatra, Agung menekankan pentingnya pembangunan terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dia juga menyebut peningkatan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi prioritas untuk menjawab kebutuhan dasar warga.
Baca Juga
“Masukan dari masyarakat sangat penting. Tadi juga disampaikan soal pelayanan pemerintahan dan kebutuhan dasar, itu akan jadi fokus perbaikan ke depan,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemko Pekanbaru tetap berkomitmen menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Pemerintah kota memastikan tidak akan ada pungutan liar ataupun praktik premanisme terhadap para investor.
“Kami pastikan tidak ada pungutan apa pun kepada investor. Pekanbaru harus menjadi kota yang ramah investasi dan bebas dari premanisme,” ujarnya.
Dengan visi yang jelas dan strategi kolaboratif lintas sektor, Pemko Pekanbaru berharap mampu mengatasi tantangan fiskal dan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara berkelanjutan.
.jpg?w=300&h=221)
