Bisnis.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi dengan memprioritaskan perbaikan jalan rusak guna memastikan kelancaran distribusi pangan.
Langkah ini menjadi salah satu strategi utama yang dibahas dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau, yang dipimpin Gubernur Riau Abdul Wahid.
Wahid mengungkapkan inflasi bulanan Riau pada Februari 2025 tercatat 0,50%, sedangkan inflasi tahunan hanya 0,02%.
"Angka ini lebih rendah dibanding inflasi Januari 2025 yang mencapai 1,12%, serta masih dalam batas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1%," ungkapnya, Selasa (11/3/2025).
Penurunan tekanan inflasi didorong oleh stabilnya harga kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, serta makanan dan minuman, khususnya tarif listrik, daging ayam ras, dan bawang merah, jelas Gubri.
Namun, ia mengingatkan bahwa tekanan inflasi di Riau berpotensi meningkat pada Maret 2025, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri.
Baca Juga
Faktor lain yang dapat mendorong kenaikan inflasi adalah curah hujan tinggi yang berpotensi mengganggu distribusi pangan, kenaikan harga minyak goreng, serta meningkatnya permintaan emas.
Guna menghadapi potensi kenaikan inflasi, Abdul Wahid menegaskan Pemprov Riau akan mempercepat perbaikan jalan rusak, terutama di daerah yang terdampak banjir dan curah hujan tinggi, agar distribusi barang dan pangan tidak terhambat.
"Kami akan berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk memastikan distribusi barang tetap lancar. Perbaikan ruas jalan yang rusak akan segera dilakukan agar pasokan bahan pokok tetap terjaga dan harga stabil," ujarnya.
Selain itu, Pemprov Riau juga menjalankan arahan Presiden RI dalam pengendalian inflasi, termasuk peningkatan produksi pangan, penguatan stok beras, pengendalian impor pangan, serta antisipasi dampak bencana cuaca dengan program tanam serentak.
Menurutnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Ia menegaskan Pemprov Riau akan terus berpegang pada kerangka 4K dalam pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
"Dengan penerapan strategi 4K, kita bisa memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi berjalan tepat sasaran, sehingga masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang stabil," tutupnya.
