Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) akan mengkaji ulang kebijakan di wilayahnya seiring tingginya inflasi wilayah pada awal 2024.
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kepri berada di peringkat 9 inflasi tertinggi nasional. Inflasi Kepri berada pada level 3,38%.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan akan terus mengevaluasi kebijakan yang mempengaruhi, tak terkecuali kebijakan kabupaten kota yang dianggap berkontribusi terhadap kenaikan inflasi.
"Akan kita surati beberapa kepala daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan daerahnya. Seperti kenaikan tarif parkir di Batam, kemudian kenaikan harga gas 3 kg, bukan tidak boleh menaikkan harga, namun kondisi dan situasinya belum tepat. Tarif rumah sakit di Batam, Karimun dan Tanjungpinang juga akan dibahas bersama," katanya di Batam, Minggu (3/3/2024).
Berdasarkan data BPS Kepri, komoditas dengan andil inflasi terbesar secara yoy, yaitu beras dengan andil inflasi 0,41%, angkutan udara 0,34%, tarif parkir 0,18%, daging ayam ras 0,16%, dan emas perhiasan 0,13%.
Meski begitu, Ansar memberikan apresiasi terhadap kabupaten dan kota di Kepri, yang pertumbuhan ekonominya selama tahun 2023 mengalami peningkatan positif.
Baca Juga
"Sehingga mendukung pula pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang tumbuh sebesar 5,20% di tahun 2023. Tertinggi se-Sumatera dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional," ungkapnya.
Dari keterangan BPS, seluruh kabupaten/kota di Kepri mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Bahkan Kabupaten Bintan berhasil tumbuh 6,14%, naik signifikan 1,7% dibanding tahun 2022 di angka 4,44%. Kemudian Kabupaten Karimun juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, tumbuh 5,50%, naik 1,12% dibanding tahun 2022 sebesar 4,38%.
Sementara itu Kota Tanjungpinang mencatatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 4,92%, naik 0,80% dibanding tahun 2022 sebesar 4,12%. Kabupaten Karimun tumbuh sebesar 4,30%, naik 0,56% dari tahun 2022 sebesar 6,84%. Kota Batam tumbuh sebesar 7,04%, naik 0,20% dari tahun 2022 sebesar 6,84%.
Lalu Kabupaten Kepulauan Anambas tumbuh 0,62%, naik 0,53% dibanding tahun 2022 di angka 0,09%. Dan Kabupaten Natuna yang tumbuh 0,96%, naik 0,85% dibanding tahun 2022 diangka 0,11%.
"Khusus Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas yang masih tercatat minim, namun sesungguhnya itu dikarenakan fluktuasi kondisi minyak dan gas. Kalau realnya tanpa migas juga pertumbuhan ekonominya diperkirakan 5 hingga 6%," tuturnya.
