Bisnis.com, PADANG - Rencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengubah status Unit Pelaksana Teknis (UPT) BNPB di Kota Padang, Sumatra Barat, menjadi Balai Besar Logistik dan Kediklatan Regional Sumatera, didukung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PANRB).
Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Teddy Syahputra mengatakan, alasan dirinya mendukung hal itu mengingat posisi Sumbar berada di tengah-tengah wilayah Pulau Sumatra.
"Cara posisi di Sumbar ini sangat strategis. Belum lagi soal penanganan bencana di Sumbar kan bagus. Jadi nantinya bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya terkait penanggulangan bencana selama ini," jelasnya.
"Tentu kami dari Kementerian PANRB sangat mendukung UPT ini menjadi Balai Besar BNPB mengingat rentannya bencana di wilayah Sumatra," sambungnya.
Dukungan itu disampaikan Eddy usai mengunjungi dan mengelilingi langsung kawasan UPT dan Pusdalops BNPB di Kota Padang, bersama Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan dan jajaran, Sekretaris BPBD Sumbar, Mulyadi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Rumainur serta jajaran.
Menurutnya hal yang perlu diperhatikan nantinya agar Balai Besar Logistik dan Kediklatan BNPB ini nantinya harus dipersiapkan lebih baik.
Seperti mulai dari infrastruktur, peralatan, hingga sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi nantinya lebih berkompeten dan profesional. Tujuannya, agar Balai Besar ini nantinya benar-benar difungsikan untuk regional Sumatra.
Kemudian, dukungan juga datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengalihan status UPT menjadi Balai Besar BNPB ini.
"Jadi dengan harapan, adanya Balai Besar Logistik dan Kediklatan BNPB ini, penanggulangan kebencanaan di wilayah Sumatra lebih cepat dan efektif," sebutnya.
Di tempat yang sama, Direktur Manajemen Kebencanaan dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri Edi Suharmanto mengatakan masih banyak yang harus dibenahi sebelum ditetapkan menjadi Balai Besar BNPB nantinya.
Eddy berharap, dengan dijadikannya Balai Besar BNPB ini, jangan sampai ada pihak yang berasumsi negatif bahwa BNPB akan mengambil alih soal kebencanaan, tanah, atau bangunan UPT di Sumbar ini.
"Justru baginya Balai Besar BNPB ini sebagai bentuk dukungan positif, kesiapsiagaan, serta percepatan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien," tegasnya.
Sementara Sestama BNPB, Lilik Kurniawan menambahkan, perubahan UPT menjadi Balai Besar BNPB ini, bertujuan agar dalam penanganan darurat bencana, khususnya di Pulau Sumatra lebih efektif. Baik dalam waktu penanganan maupun anggaran yang dibutuhkan ketika sewaktu-waktu terjadi bencana.
Menurutnya adanya Balai Besar BNPB itu dia berharap dapat meningkatkan kapasitas dan dukungan multipihak, sehingga dapat menekan anggaran dan waktu operasi.
Dikatakannya Sumatra merupakan pulau yang daerah dengan tingkat ancaman dan risiko bencana yang sangat tinggi.
Untuk itu, diperlukan penguatan sarana prasarana, institusional, dan perangkat logistik peralatan, agar supermarket bencana diubah menjadi laboratorium penemuan dan pembelajaran dalam penanggulangan bencana yang komprehensif.
Sebelumnya Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan bahwa pihaknya akan menyediakan lahan perluasan wilayah UPT untuk diubah status menjadi Balai Besar BNPB
Dia menegaskan Pemprov Sumbar siapkan lahan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk perluasan wilayah, sehingga bisa dibangun fasilitas krusial dan dukungan lainnya yang belum ada.
"Kita dari Pemprov mendukung adanya peralihan status ini," ucap Mahyeldi. (k56)
