Bisnis.com, PADANG - Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat turut menangani laporan dari masyarakat terkait dugaan maladministrasi oleh bank yang meminta jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang plafon pinjamannya di bawah Rp100 juta.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengatakan dari laporan yang masuk ke Ombudsman yang datang dari debitur di berbagai perbankan menyampaikan soal masih ada perbankan yang meminta jaminan atau agunan untuk mendapatkan pinjaman KUR di bawah nilai Rp100 juta.
“Melihat pada pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta,” katanya, Rabu (27/8/2025).
Adel menyebutkan sejatinya program tersebut bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Mensyaratkan jaminan, khususnya bagi KUR dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta, menjadi kendala yang cukup besar untuk dipenuhi oleh masyarakat.
Dia menegaskan dengan masih adanya perbankan yang mensyaratkan calon debiturnya memberikan jaminan akan menghambat akses pembiayaan kepada UMKM) dan tentu menghalangi usaha pemerintah guna mengembangkan dan membangkitkan sektor riil.
“Pada periode semester pertama tahun 2025 ini, terdapat 3 laporan berkaitan dengan permintaan jaminan KUR oleh perbankan, dan telah selesai kami tangani,” ujar Adel.
Baca Juga
Dikatakannya semua terlapor secara kooperatif telah mengembalikan jaminan. Terbaru, jaminan berupa dua BPKB milik pelapor telah dikembalikan oleh BSI. Sebelumnya juga ada dua unit BRI juga telah mengembalikan jaminan KUR berupa masing-masing dua unit BPKB motor.
Untuk tiga laporan itu, kata Adel, valuasi kerugian masyarakat yang berhasil diselamatkan oleh Ombudsman mencapai Rp150 juta.
“Saat terjadi maladministrasi, pasti selalu terjadi kerugian materiil dan immateriil yang diderita masyarakat. Kali ini nilai kerugian itu telah dikembalikan dengan oleh terlapor. Berbeda dengan korupsi, yang berujung pada kerugian negara atau memperkaya orang lain,” ungkapnya.
Menurutnya maladministrasi justru sebaliknya, menimbulkan kerugian pada masyarakat pengguna layanan, baik kerugian materiil dan immateriil. “Saran saya, bagi bank yang belum konfiden untuk menyalurkan KUR tanpa jaminan, sebaiknya ubah strategi. Sebaiknya perkuat survey usaha dan analisis kelayakan usaha calon debitur,” kata Adel.
Bagi Ombudsman, persoalan aduan terkait jaminan KUR itu bukanlah aduan yang baru. Pada tahun 2024, Ombudsman Sumbar juga menemukan adanya indikasi maladministrasi dalam pelayanan KUR, dimana terdapat sebanyak 12 nasabah KUR di Bank BRI Wilayah Padang, yang meminjam dana di bawah Rp100 juta, dipersyaratkan memberikan agunan meliputi BPKB motor hingga sertifikat rumah.
Oleh karena itu, Ombudsman menghimbau bagi nasabah KUR yang masih dipersyaratkan jaminan KUR dengan plafon pinjaman hanya di bawah Rp 100 juta, bisa menyampaikan aduan ke Ombudsman Sumbar. “Silahkan melaporkan ke Ombudsman, dan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan kami,” tutup Adel.
