Bisnis.com, PEKANBARU – Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau menargetkan peningkatan signifikan dalam penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di 2025.
Target yang dipasang cukup ambisius, yakni pertumbuhan volume transaksi sebesar 80% dengan nilai mencapai Rp800 miliar per bulan.
Kepala Kantor Perwakilan BI Riau Panji Achmad mengatakan perluasan pemanfaatan QRIS akan difokuskan pada sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, digitalisasi pembayaran menjadi kunci penguatan daya saing usaha lokal, sekaligus membuka peluang pasar lebih luas.
“QRIS tidak hanya untuk pelajar atau mahasiswa, tapi juga bagi pelaku UMKM. Masyarakat kini sudah bisa memanfaatkan QRIS dalam transaksi perdagangan, ritel, bahkan kini hingga transaksi lintas negara,” ujar Panji saat membuka kegiatan Pekan QRIS Nasional di Pekanbaru, Minggu (17/8/2025).
Dia menyebutkan hingga Agustus 2025, jumlah pengguna QRIS di Riau telah mencapai sekitar 1,2 juta, sedangkan tahun lalu masih di angka 1,1 juta pengguna dengan volume sekitar 40 juta transaksi.
BI menargetkan pada tahun ini jumlah pengguna dapat bertambah 30% dari tahun lalu seiring upaya perluasan literasi keuangan digital, dan untuk volume diharapkan naik 80% dari tahun lalu atau sekitar 6 juta transaksi perbulannya di tahun ini. Panji menegaskan, keterlibatan UMKM menjadi kunci pencapaian target tersebut.
Baca Juga
“Dengan QRIS, transaksi UMKM bisa lebih cepat, aman, dan efisien. Ini akan meningkatkan daya saing mereka, baik di pasar lokal maupun lintas daerah hingga ke luar negeri,” jelasnya.
Pada momen Pekan QRIS Nasional, BI Riau berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, perbankan, BPD, serta dinas terkait. Tercatat ada sebanyak 50 UMKM yang turut berpartisipasi dengan seluruh transaksi diarahkan menggunakan QRIS. Meski pembayaran tunai masih diterima, BI menekankan penggunaan QRIS sebagai prioritas dalam setiap transaksi.
Panji berharap, dengan sinergi semua pihak, target pertumbuhan transaksi digital di Riau dapat tercapai dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.
