Bisnis.com, BATAM - Penuntasan persoalan blankspot di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi prioritas untuk memuluskan transaksi digital melalui QRIS di provinsi kepulauan tersebut.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan persoalan blankspot masih jadi kendala digitalisasi di Kepri, terutama khusus untuk sistem pembayaran.
Menurut Nyanyang, teknologi terus berkembang, sehingga membutuhkan peningkatan infrastruktur jaringan.
"Kondisi lemah sinyal di lima wilayah di Kepri, Bintan, Anambas, Lingga, Natuna dan Karimun jadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri," kata Nyanyang, Rabu (30/7/2025).
Nyanyang mengakui Pemprov Kepri telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk mengatasi blankspot, dimana salah satu komitmennya yakni akan menambah Base Transceiver Station (BTS) di wilayah-wilayah tersebut.
"Di Kepri, banyak daerah masuk wilayah kategori tertinggal, terdepan dan terluar atau wilayah 3T, contohnya Tambelan, Dabo dan Lingga," katanya lagi.
Baca Juga
Seperti yang diketahui, transaksi QRIS di Kepri diketahui mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahun 2024, jumlah volume transaksi QRIS di Kepri tercatat sebesar 33,9 juta transaksi atau tumbuh 117,34% (yoy).
Adapun total volume transaksi per akhir Juni 2025 tercatat sebesar 29,29 juta transaksi atau mencapai 58,52% dari target 2025, yakni 50 juta transaksi.
Dari sisi nominal, pada tahun 2024 nominal transaksi QRIS di Kepri tercatat sebesar Rp5,03 triliun atau tumbuh 123,29% (yoy). Adapun nominal transaksi per akhir Juni 2025 sebesar Rp4,10 Triliun atau tumbuh 107,65% (yoy).(239)
