Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Resmi Kelola Sekitar 2 Juta Metrik Ton Biji Bauksit di Kepri

Kepri kini menjadi proyek percontohan nasional dalam pengelolaan sumber daya strategis berbasis penegakan hukum dan tata kelola aset negara yang optimal.
Sisa biij bauksit di stockpile Tanjung Moco, Pulau Bintan. /Ist
Sisa biij bauksit di stockpile Tanjung Moco, Pulau Bintan. /Ist

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah mulai mengelola jutaan ton biji bauksit yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang merupakan sisa dari kebijakan penghentian ekspor mineral mentah dari tahun 2014, serta penindakan hukum di Kepri.

Wamen Polhukam Lodewitjk Freidrich Paulus mengatakan berdasarkan hasil identifikasi terdapat 2.000.450 metrik ton bijih bauksit tersebar di sejumlah tempat penyimpanan sementara tambang atau stockpile di Bintan dan Tanjungpinang.

"Program ini digagas Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam," katanya, Rabu (30/7/2025).

Lodewitjk menyebut pelaksanaan di Kepri merupakan pilot project untuk tanah air. "Saya minta agar modal kerja seperti ini direplikasi di wilayah lain, terutama dalam menyelesaikan potensi-potensi penerimaan negara yang selama ini terbengkalai," katanya lagi.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025, yang mewajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam kecuali migas disimpan dalam rekening khusus di sistem keuangan nasional selama 12 bulan. "Ini juga berlaku untuk banyak aset tambang seperti emas dan batu bara di daerah lain yang juga terbengkalai," imbuhnya.

Ketua Desk PPDN yang diwakili oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Sarjono Turin menjelaskan bahwa proses pemanfaatan aset ini dimulai dari temuan di lapangan hingga pembentukan satuan koordinasi lintas sektor.

"Langkah strategis yang dilakukan ini, tidak hanya menambah potensi PNBP, namun juga mempercepat kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat," tegasnya

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan pihaknya sudah lama menyuarakan aspirasi daerah agar bagian dari devisa yang dihasilkan dapat dialokasikan untuk memperkuat fiskal daerah.

"Kami di daerah kepulauan dan perbatasan ini punya tantangan khusus. Jika negara mendapat devisa dari sini, kiranya ada pula kontribusi langsung ke daerah agar kami bisa terus membangun semangat kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Dengan program tersebut, pemerintah optimis bahwa pola kerja lintas sektor yang terintegrasi dan terkoordinasi akan menjadi model penyelesaian aset negara yang terbengkalai di daerah lain.

"Kepri pun kini menjadi proyek percontohan nasional dalam pengelolaan sumber daya strategis berbasis penegakan hukum dan tata kelola aset negara yang optimal," pungkasnya. (239)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah

Topik

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro