Bisnis.com, PADANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan butuh sumber daya yang lebih untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok, mengingat kondisi api belum sepenuhnya bisa dipadamkan.
Juru Bicara (Jubir) BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan kondisi karhutla saat ini proses pemadaman di Lima Puluh Kota yang tersebar di sejumlah kecamatan dan Solok yang juga di sejumlah kecamatan masih terus dilakukan.
Oleh karena itu, dia menyebut dibutuhkan adanya tambahan sumber daya baik manusia maupun peralatan.
"Sudah bergabung 2 regu dari Kementerian Kehutanan yang sebelumnya berada di Jambi. Dua regu ini dibagi, satu ke Lima Puluh Kota dan satu regu lagi di Solok," ucap Ilham Wahab, Rabu (23/7/2025).
Dia menjelaskan dalam melakukan penanganan karhutla ini ada sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, antara lain lokasi api yang berada di lereng perbukitan yang terjal sehingga sulit untuk dijangkau selang air.
Kondisi itu makin diperparah dengan faktor cuaca karena belum ada tanda-tanda turun hujan di wilayah yang terjadi karhutla.
Baca Juga
Menurutnya lokasi karhutla yang terjadi di Sumbar ini terbilang cukup jauh dari pemukiman padat penduduk, sehingga dalam melakukan pemadaman api tim yang ada di lapangan bisa memanfaatkan alat semaksimal mungkin.
"Kalau tidak bisa dijangkau oleh selang air, ada yang menggunakan cara memukul titik api. Mereka bekerja memadamkan api dari pagi hingga sore hari, kalau malam hari pemadaman dihentikan, karena berisiko," ucap dia.
Soal alasan mengapa karhutla berhasil dipadamkan, dia menyebut selain kondisi lahan gambut dan kering yang membuat api cepat meluas, juga tidak turun hujan di kawasan tersebut.
Beberapa waktu lalu, sempat adanya opsi untuk melakukan modifikasi cuaca agar hujan bisa turun di lokasi karhutla dan bisa mempercepat melakukan penanganan pemadaman api.
"Memang ada berpikir untuk melakukan modifikasi cuaca, sudah kami bahas, ternyata di lokasi karhutla seperti di Lima Puluh Kota tidak ada potensi awan hujan, jadi kecil kemungkinan modifikasi cuaca bisa dilakukan di sana. Karena salah satu ketentuan menerapkan upaya modifikasi cuaca itu harus ada potensi awan hujannya," ujarnya.
Ilham menyampaikan kendati demikian, seiring waktu berjalan, kajian untuk melakukan modifikasi cuaca akan terus dilakukan.
Jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyetujui permintaan dari Sumbar untuk melakukan modifikasi cuaca dengan memenuhi syarat tersebut, ada kemungkinan nantinya proses itu akan dilakukan.
Dia juga belum bisa memastikan sudah berapa luas lahan yang terbakar akibat karhutla tersebut. Sebab, data dari Dinas Kehutanan dan Pemkab Lima Puluh Kota dan Pemkab Solok berbeda. BPBD juga belum bisa memastikan luas lahan yang terdampak karhutla.
"Intinya sekarang kami fokus dulu melakukan pemadaman, dan tentu berharap ada turun hujan," tegasnya.
Sebelumnya Ilham menyatakan Sumbar telah menetapkan tanggap darurat karhutla selama 14 ke depan menyikapi kondisi di Lima Puluh Kota dan Solok.
Selama tanggap darurat berlangsung, penanganan kawasan terdampak karhutla akan dilakukan secara berkelanjutan bersama sejumlah pihak yang ikut terlibat.
Dengan cara itu, diharapkan pemadaman dan penanganan karhutla bisa dikerjakan secara optimal.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Ferdinal Asmin mengungkapkan pada umumnya penyebab kebakaran diduga berasal dari aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar.
Tindakan melanggar hukum itu diduga dilakukan oleh masyarakat atau petani yang akan membuka lahan baru.
Oleh karena itu, dia menegaskan tidak segan-segan menindak tegas bila mendapati dan mengetahui adanya masyarakat yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
"Dampak dari karhutla ini sangat buruk, selain hutan atau perbukitan terlihat gundul, asap karhutla itu juga bisa mengganggu kualitas udara. Jadi tindakan sengaja membakar hutan dan lahan perlu ditindak tegas," ungkapnya.
Dia mengatakan bahwa pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah petani yang kedapatan membakar hutan dan lahan.
Penegakan hukum selanjutnya akan dilakukan oleh pihak kepolisian, namun Dishut berharap adanya sanksi sebagai efek jera kepada masyarakat atau petani untuk menegaskan bahwa membakar hutan merupakan tindakan melanggar hukum.
Ditambah lagi, cuaca di wilayah Sumbar memasuki musim kering yang dapat memicu penyebaran karhutla dengan mudah.
Sekalipun petani hanya membakar 1 hektare hutan atau lahan, dampaknya dapat meluas dan merugikan masyarakat sekitar.
"Soal penegakan hukum ini, saya tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, karena kewenangan ada di pihak kepolisian. Tapi memang ada masyarakat telah diamankan, salah satunya kondisi karhutla di Kabupaten Lima Puluh Kota itu," ungkapnya.
Dia memaparkan bahwa kasus karhutla terparah saat ini berada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok.
Khusus di Lima Puluh Kota, tepatnya di Harau, proses penanganan pemadaman pun masih dilakukan hingga hari ini.
Ferdinal menyampaikan saat ini pihaknya masih fokus untuk melakukan pemadaman dan penanganan karhutla.
Segala upaya dilakukan oleh tim yang tengah berjibaku di lapangan saat ini. Mengingat hujan tak kunjung turun, api dengan mudah menyebar.
"Jadi kami pun tentu semakin masif mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa jangan ada melakukan aktivitas apapun yang dapat memicu karhutla," tegasnya.
Ferdinal menjelaskan soal sanksi hukum kepada pelaku karhutla. Bukan hanya kawasan karhutla yang berada di kawasan hutan lindung, hutan produksi, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan kawasan hutan lainnya, tapi kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.
"Karena dampaknya luas, lingkungan, dan kerugian lainnya. Aturan yang dilanggar berlapis jadinya. Makanya jangan lakukan tindakan pembakaran hutan," sebut Ferdinal.
Supaya tidak muncul kasus karhutla baru, Dishut juga telah mendatangi pedesaan yang berdekatan dengan hutan di Sumbar.
Hal itu dilakukan untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat atau petani agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan alasan membuka kawasan perkebunan baru.
"Sosialisasi telah kami lakukan, dan apabila ke depan masih ada hutan dan lahan terbakar mau tidak mau penegakan hukum harus dilakukan," ujarnya.
