Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara optimis Geopark Kaldera Toba kembali memperoleh kartu hijau dari UNESCO pada masa revalidasi tanggal 21-25 Juli mendatang.
General Manager Badan Pengelola (BP) Geopark Kaldera Toba Azizul Kholis mengatakan, Pemprov bersama stakeholder terkait mulai dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, OPD Pemprov Sumut, hingga kementerian/ lembaga telah berkolaborasi untuk memenuhi rekomendasi dari UNESCO agar status yellow card Geopark Kaldera Toba dapat dicabut.
Azizul Kholis menyebut seluruh rekomendasi UNESCO untuk perbaikan Geopark Kaldera Toba telah dilaksanakan.
“Kami yakin bahwa green card itu dalam revalidasi nanti dapat kita wujudkan,” kata Azizul, dikutip Selasa (15/7/2025).
Adapun jelang masa revalidasi status salah satu warisan geologi di Sumatra Utara tersebut, BP Geopark Kaldera Toba bersama Asesor dari UNESCO Soo Jae Lee melakukan pra revalidasi selama 3 hari, terhitung sejak Jumat (11/7/2025) hingga Minggu (13/7/2025). Hal ini untuk meminimalisir potensi kekurangan maupun permasalahan langsung pada masa revalidasi pada 21-25 Juli nanti.
Azizul mengungkapkan, pihaknya bersama Asesor dan rombongan meninjau sejumlah geosite di sekitar Danau Toba, antara lain dari geosite Sipinsur di Humbang Hasundutan, Huta Ginjang di Tapanuli Utara, Taman Eden 100 di Toba, dan Huta Siallagan di Samosir.
Baca Juga
Tak ketinggalan, sekolah di sekitar geosite seperti SMKN 1 Simanindo serta UMKM juga dikunjungi rombongan untuk melihat keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam pelestarian geosite. Termasuk sejumlah atraksi budaya di beberapa geosite.
Senada, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Sumut Dikky Anugrah menyebut kegiatan pra revalidasi sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi permasalahan secara langsung, sekaligus mensimulasikan pelaksanaan revalidasi.
Dikky mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dibenahi Pemprov dan stakeholder untuk mengembalikan kartu hijau ke wajah Geopark Kaldera Toba yang tertuang dalam rekomendasi UNESCO. Antara lain terkait kemitraan strategis pengelola, visibilitas geosite, hingga keterlibatan masyarakat. Dikky pun menyebut pihaknya telah menjalankan dan memenuhi rekomendasi tersebut.
“Kami pikir kita sudah selesaikan [urusan itu],” kata Dikky dalam agenda yang sama.