Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia mencatat belanja APBN Provinsi Sumatra Barat pada triwulan I/2025 mencatatkan penyerapan yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I/2024.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M. Abdul Majid menjelaskan serapan belanja APBN pada triwulan l/2025 itu tercatat senilai Rp3,26 triliun atau sebesar 19,18%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang realisasinya tercatat senilai Rp3,64 triliun atau sebesar 20,57%.
“Lebih tinggi itu serapan komponen belanja pegawai dengan capaian 27% dari anggaran atau senilai Rp1,39 triliun, meningkat dibandingkan dengan triwulan I/2024,” katanya dikutip dari data data Laporan Perekonomian Provinsi Sumbar, Selasa (24/6/2025).
Dia menjelaskan melihat dari jenis belanja barang dan modal, malah tercatat mengalami penurunan , dimana realisasi belanja masing-masing dari Rp1,20 triliun (24,55%) dan Rp164,24 miliar (8,72%) menjadi sebesar Rp517 miliar (13,10%) dan Rp20,23 miliar (1,29%).
Penurunan realisasi belanja barang dan modal ini sejalan dengan penurunan anggaran ditengah instruksi Presiden RI untuk melaksanakan efisiensi.
Di sisi lain, belanja pegawai masih mencatatkan peningkatan belanja dari Rp1,29 triliun (26,40%) menjadi Rp1,39 triliun (27,0%) seiring dengan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan ASN sebagaimana peraturan yang berlaku.
Sementara itu, realisasi dana alokasi khusus (DAK) juga mencatatkan peningkatan yaitu senilai Rp1,03 triliun atau sebesar 19,81%, dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya yang senilai Rp703,82 miliar atau sebesar 14,13%.
“Berdasarkan pangsa, alokasi belanja didominasi oleh komponen belanja pegawai sebesar 42,88%, seiring dengan peningkatan gaji dan jumlah ASN pasca pengangkatan calon ASN tahun 2024,” jelas Majid.
Menurutnya belanja barang menempati posisi kedua dengan pangsa sebesar 15,86% dari total belanja APBN di Sumbar, sedangkan belanja modal hanya memiliki pangsa 0,62% dari total belanja APBN.
