Bisnis.com, PEKANBARU – Kinerja fiskal Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota di Riau menunjukkan catatan positif hingga akhir April 2025.
Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) gabungan provinsi dan kabupaten kota mencatatkan surplus sebesar Rp139,43 miliar, meski awalnya dirancang dalam kondisi defisit.
Kepala Kanwil DJPb Riau Heni Kartikawati menyampaikan hingga 30 April 2025, realisasi pendapatan daerah di Bumi Lancang Kuning telah mencapai Rp5,61 triliun atau setara 15,31% dari total pagu anggaran. Namun, secara tahunan (year-on-year), capaian ini mengalami kontraksi sebesar 7,05%.
"Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan transfer dari pusat sebesar 13,95%, serta kontraksi tajam pada transfer antar daerah yang merosot hingga 90,31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujarnya, Senin (26/5/2025).
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 38,08% secara tahunan. Bahkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) melonjak drastis sebesar 1.099,09%, menjadi salah satu penopang utama dalam struktur penerimaan daerah.
Untuk sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp5,47 triliun atau 14,42% dari pagu anggaran. Belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional yang mencakup 88,19% dari total belanja. Namun secara keseluruhan, belanja mengalami penurunan sebesar 11,27% dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga
“Belanja transfer turun signifikan sebesar 49,32%, terutama pada belanja bagi hasil yang hampir tidak terealisasi, dengan kontraksi mencapai 99,70%,” jelas Heni.
Selain itu, belanja modal juga menyusut 39,72%, sedangkan belanja barang dan jasa turun 14,90%, yang secara keseluruhan berdampak pada penurunan belanja operasi sebesar 3,36%.
Hingga April 2025, Pemerintah Daerah di Riau belum merealisasikan pembiayaan daerah. Meskipun demikian, kondisi anggaran daerah dinilai tetap sehat dan mencerminkan efisiensi belanja serta optimalisasi penerimaan.
“Kami berharap momentum surplus ini dapat dijaga dan dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas daerah. Kinerja fiskal yang sehat akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah pusat juga terus mendorong daerah untuk meningkatkan belanja produktif dan menjaga keberlanjutan pendapatan agar pembangunan tidak terhambat di tengah berbagai tantangan fiskal nasional.
_(1).jpg?w=300&h=221)
