Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, terus memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor kelapa rakyat.
Bupati Inhil Herman mengungkapkan fluktuasi harga kelapa yang kerap dikeluhkan petani, dimana saat ini harganya sampai di bawah Rp5.000 per kg, hal ini merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan penanganan menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan.
Dia menegaskan, langkah-langkah yang tengah ditempuh saat ini mungkin belum memberikan hasil instan, namun diyakini menjadi pijakan kuat untuk kesejahteraan masyarakat di masa depan.
“Persoalan perkelapaan bukan hanya soal harga hari ini, tetapi bagaimana kita membangun ketahanan ekonomi petani dalam jangka panjang. Apa yang kita tanam hari ini, semoga bisa dinikmati anak cucu kita nanti,” ujarnya, Jumat (16/5/2025).
Salah satu upaya utama yang saat ini diperjuangkan Pemkab Inhil adalah mendorong pemerintah pusat agar tidak melarang atau membuat kebijakan moratorium ekspor kelapa.
Menurut Herman, larangan ekspor akan membuat permintaan dari pasar luar negeri terhambat, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya harga kelapa di tingkat petani. Dengan dibukanya keran ekspor secara luas, diharapkan harga kelapa rakyat bisa kembali stabil karena meningkatnya permintaan.
Baca Juga
Selain itu, Pemkab Inhil juga mengusulkan agar pemerintah pusat segera menetapkan regulasi harga minimal untuk kelapa, sebagaimana telah diterapkan pada komoditas kelapa sawit. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian harga bagi petani, serta menghindari dampak buruk dari ketidakpastian pasar.
Kemudian untuk memperluas akses perdagangan, pemerintah daerah juga tengah mengembangkan jalur transportasi alternatif, termasuk pembukaan jalur kapal Ro-Ro yang menghubungkan Inhil dengan wilayah lain seperti ke Batam. Peningkatan konektivitas ini diyakini dapat mempermudah distribusi hasil pertanian, termasuk kelapa, dan membuka pasar-pasar baru di luar daerah.
Tantangan lain yang saat ini menjadi fokus perhatian adalah kondisi kebun kelapa masyarakat yang sebagian besar terendam air. Berdasarkan data Pemkab Inhil, sekitar 80.000 hektare kebun kelapa mengalami genangan, yang berdampak pada penurunan hasil panen.
Untuk itu, program normalisasi parit, penguatan tanggul, dan perbaikan infrastruktur penunjang lainnya kini menjadi prioritas utama agar kebun-kebun tersebut bisa kembali produktif.
Bupati Herman menyadari semua upaya ini membutuhkan waktu, sumber daya, dan sinergi dari berbagai pihak. Karena itu, dirinya mengajak masyarakat untuk bersabar dan terus mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah.
“Kami bekerja bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan masyarakat Inhil. Mohon doa dan dukungan sebagai penguat bagi kami dalam bekerja dan mengabdi,” pungkasnya.
