Bisnis.com, PEKANBARU – Ekonom Universitas Riau Edyanus Herman Halim menyoroti persoalan premanisme dan praktik korupsi yang masih menjadi penghambat utama dalam mendorong investasi di daerah.
Dia menilai pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menciptakan iklim investasi yang efisien dan sehat, khususnya di sektor strategis seperti industri pengolahan.
“Premanisme dan pejabat-pejabat korup yang tidak bermoral harus diberantas. Mereka adalah penghambat utama masuknya investasi karena menciptakan ketidakpastian dan biaya ekonomi tinggi bagi para pemodal,” tegasnya, Selasa (13/5/2025).
Diketahui, saat ini sedang ramai proyek pembangunan pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) yang akan dibangun PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) disorot usai adanya dugaan permintaan ‘jatah’ proyek dari organisasi masyarakat (ormas) hingga pelaku usaha setempat.
Hal ini terlihat dari berbagai video yang tersebar lewat akun Instagram, X, hingga TikTok yang menunjukkan sejumlah pihak yang diduga adalah Kadin Cilegon hingga ormas setempat meminta jatah dari total investasi yang digelontorkan untuk membangun pabrik tersebut.
Dalam unggahan video yang beredar, salah satunya melalui akun TikTok Fakta Banten pada Minggu (11/5/2025), pihak-pihak tersebut bertemu dengan perwakilan dari Chengda Engineering Co., yang merupakan kontraktor dari proyek pembangunan pabrik CA-EDC.
Baca Juga
Terlihat dalam video, beberapa orang mengenakan seragam putih dan hitam berlambang Kadin ikut bersuara dalam pertemuan tersebut. Tak hanya Kadin, terdapat lembaga asosiasi dan ormas lain yang disebutkan turut hadir dalam agenda tersebut, seperti HIPPI, Hipmi, Gapensi, HNSI, dan lainnya.
Pada pertengahan video, seseorang yang mengaku perwakilan Kadin Cilegon mulai meninggikan suara dan memperjelas tujuan agenda pertemuan tersebut, yakni meminta 'porsi' dari proyek pembangunan pabrik. "Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang Rp5 triliun untuk Kadin, Rp3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang," jelas salah satu pria yang mengaku perwakilan Kadin Cilegon.
Edyanus menilai investasi tidak akan berkembang bila suasana berusaha masih diwarnai dengan ketidakadilan, pungli, dan praktik monopoli yang merugikan pelaku usaha kecil maupun menengah.
Dia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menciptakan aturan main yang adil, transparan, dan lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Permudah segala urusan investasi dan dorong para investor untuk masuk ke sektor hilirisasi, seperti industri pengolahan kelapa. Ini potensi besar Riau yang belum tergarap maksimal,” tambahnya.
Edyanus juga menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur penunjang bisnis, seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan logistik, untuk melancarkan dinamika ekonomi dan menurunkan biaya distribusi.
Tak hanya itu, ia mengingatkan pemerintah agar memperkuat basis data yang akurat dan diperbarui secara berkala. “Kebijakan ekonomi harus berdasarkan data yang valid, agar tidak bias dan tidak melenceng ke arah yang tidak produktif,” ujarnya.
Dalam konteks ini, ia mendorong reformasi birokrasi yang lebih mendalam serta pengawasan ketat terhadap kecurangan dalam praktik bisnis maupun pemerintahan.
“Kalau pemerintah serius, maka iklim usaha kita akan jauh lebih sehat dan Riau bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi,” tutupnya.
