Bisnis.com, PALEMBANG — Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan akan memiliki Dewan Pengupahan yang nantinya memastikan upah minimum kabupaten (UMK) dan upah sektoral para pekerja sesuai dengan hasil masukan dan pertimbangan oleh berbagai elemen mulai dari akademisi, pengusaha, buruh, serta pemerintah daerah.
Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatra Selatan (Sumsel) Cecep Wahyudin mengatakan dengan pembentukan Dewan Pengupahan, besaran upah yang diterima pekerja di Lahat tidak lagi mengacu pada UMP dan UMSP yang ditetapkan provinsi.
“Bupati (Lahat) sudah menyetujui untuk Dewan Pengupahan terbentuk tahun ini. Dan hadir juga Kadisnaker Lahat yang diminta segera melaksanakan,” kata Cecep, Selasa (25/4/225).
Cecep mengatakan penetapan upah setelah adanya Dewan Pengupahan juga akan berpengaruh pada besaran upah yang diterima oleh para pekerja.
Selain itu, besaran upah juga akan sesuai dengan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Lahat, yang berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi di wilayah tersebut.
“Karena terdiri dari unsur-unsur yang lengkap, maka bisa melakukan kontrol kebijakan pengupahan yang adil,” kata Cecep.
Baca Juga
Dia menambahkan, rencana pembentukan Dewan Pengupahan ini juga akan menambah jumlah Dewan Pengupahan di Sumsel, dari yang sebelumnya tujuh menjadi delapan.
Adapun daerah-daerah yang telah memiliki Dewan Pengupahan diantaranya Muara Enim, Ogan Komering Ulu Timur, Musi Rawas Utara, Banyuasin, Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Palembang.
“Jadi di tahun depan (2026) Dewan Pengupahan di Sumsel yang mengatur upah pekerja akan menjadi delapan,” tutupnya.
