Bisnis.com, PEKANBARU – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 dipastikan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah, termasuk di Riau.
Direktur Eksekutif Kadin Riau Kholis Romli menyatakan pemangkasan transfer dana dari pusat ke daerah akan berimbas langsung pada sektor usaha, terutama konstruksi, infrastruktur, serta jasa dan pengadaan.
“Transfer dana pusat ke daerah selama ini menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pemotongan, pemerintah daerah harus menyesuaikan APBD, yang berpotensi memperlambat target pembangunan dan mengurangi kualitas layanan publik,” ujarnya, Rabu (12/2/2025).
Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.
Kholis menilai sejauh ini belum ada kepastian terkait proyek-proyek apa saja yang akan ditunda atau dibatalkan. Namun, sektor usaha yang bergantung pada belanja daerah diperkirakan akan terdampak langsung, mengingat pemangkasan anggaran mencakup instrumen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa.
Baca Juga
Di tengah ketidakpastian ini, Kadin Riau mendorong para anggotanya untuk mulai mengalihkan fokus bisnis mereka ke sektor swasta, yang penganggarannya tidak bergantung pada belanja pemerintah.
Menurut Kholis, kemitraan bisnis dengan perusahaan swasta bisa menjadi solusi agar pelaku usaha tetap bertahan dan berkembang di tengah situasi ekonomi yang menantang.
“Kami mendorong para pengusaha untuk melihat peluang di sektor swasta, memperkuat jaringan kemitraan, dan mencari alternatif sumber pendanaan. Dengan begitu, dampak dari efisiensi anggaran pemerintah bisa diminimalisir,” tambahnya.
Efisiensi anggaran ini menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha di daerah yang selama ini banyak bergantung pada proyek-proyek pemerintah. Oleh karena itu, langkah strategis dan adaptasi cepat sangat diperlukan agar sektor usaha di Riau tetap bertahan dan tumbuh di tengah kebijakan fiskal yang semakin ketat.
