Pengamat: Kepala Daerah Terpilih di Sumbar Harus Punya Gebrakan Tingkatkan Investasi

Menurutnya kondisi real yang terjadi di Sumbar yakni hambatan investasi seperti birokrasi yang kompleks, kurangnya daya saing daerah, dan keterbatasan pembiayaan, menjadi tantangan besar yang menghambat pemanfaatan potensi tersebut.

"Makanya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, gubernur terpilih Sumbar harus menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan investasi strategis dan menghilangkan hambatan bagi pengembangan ekonomi lokal," ujarnya.

Dia menjelaskan hambatan birokrasi menjadi alasan bagi investor untuk melakukan pertimbangan sebelum memastikan menanamkan modal ke Sumbar.

Dari pandangan Syafruddin, persoalan tentang prosedur perizinan yang panjang dan tidak transparan menciptakan ketidakpastian yang merugikan. Gubernur terpilih harus berkomitmen untuk memangkas birokrasi melalui digitalisasi proses perizinan.

"Dengan sistem berbasis teknologi, pengurusan izin menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh pelaku usaha. Mungkin telah ada yang jalan soal itu di Sumbar, tapi bagaimana dalam penerapannya benar-benar memudahkan calon investor," sebutnya.

Selanjutnya pemerintah juga harus membangun pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang efektif, dan tidak hanya memfasilitasi perizinan, tetapi juga memberikan informasi yang jelas tentang peluang investasi di Sumbar.

Untuk itu, gubernur terpilih perlu memastikan bahwa kebijakan ini didukung oleh tenaga kerja aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dan profesional.

Begitupun soal daya saing daerah yang merupakan kunci untuk menarik investasi. Sumbar harus memperkuat keunggulan kompetitifnya dengan mengembangkan infrastruktur strategis dan menyediakan insentif yang menarik bagi investor.

Seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, dan jaringan komunikasi harus ditingkatkan untuk mempermudah aksesibilitas dan distribusi barang dan jasa.

Gubernur terpilih juga harus mempertimbangkan kebijakan fiskal yang mendukung, seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor strategis.

Insentif itu harus dirancang, kata Syafruddin, untuk mendorong masuknya modal ke sektor unggulan seperti pariwisata dan energi terbarukan.

Dengan kebijakan yang proaktif, maka Sumbar dapat meningkatkan daya tariknya sebagai destinasi investasi yang kompetitif.

Kemudian tentang keterbatasan pembiayaan, dia melihat turut menjadi salah satu hambatan utama bagi pengembangan proyek strategis di Sumbar. Sehingga gubernur terpilih perlu memaksimalkan kemitraan publik-swasta (public-private partnership) untuk mengatasi masalah ini.

"Kemitraan ini memungkinkan pemerintah dan sektor swasta bekerja bersama dalam mendanai proyek infrastruktur dan pengembangan ekonomi," tegasnya.

Syafruddin melihat Bank Nagari, sebagai bank daerah, juga dapat memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku usaha lokal. Serta pemerintah daerah harus mendukung Bank Nagari dengan kebijakan yang memungkinkannya berperan lebih aktif dalam pembiayaan proyek-proyek strategis.

Selain itu, pemerintah daerah dapat menarik pendanaan internasional melalui kerja sama dengan lembaga keuangan global.

Dikatakannya pendanaan itu dapat diarahkan pada proyek energi terbarukan atau program pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan agenda global.

Selanjutnya Syafruddin mengatakan Sumbar juga memiliki peluang besar untuk memimpin dalam pengembangan ekonomi hijau dan biru.

Dimana untuk potensi energi terbarukan seperti mikrohidro dan panas bumi, serta kekayaan laut yang melimpah, dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

"Namun, kita membutuhkan investasi besar dan kebijakan yang mendukung," ungkap dia.

Dia mendorong gubernur terpilih nantinya harus berani menciptakan kerangka regulasi yang mendorong investasi.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

"Dunia usaha, pada gilirannya, dapat menyediakan teknologi dan keahlian yang dibutuhkan," ujarnya.

Dari segala hal itu, poin yang perlu dicatat oleh kepala daerah terpilih nantinya, memastikan investasi berkelanjutan harus menjadi prioritas utama. Serta pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan jangka panjang.

"Misalnya, pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan pelestarian budaya dan ekosistem lokal," jelasnya.

Dia menyampaikan gubernur baru harus menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa investasi berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor dan masyarakat.

Tidak kalah penting, Syafruddin menyatakan keberhasilan investasi di Sumbar tidak hanya bergantung pada pemerintah dan dunia usaha, tetapi juga pada partisipasi masyarakat.

Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek investasi. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam proses pembangunan.

Misalnya, pemerintah dapat mengadakan forum konsultasi publik untuk mendengar aspirasi dan kekhawatiran masyarakat terkait proyek investasi.

"Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi," katanya.

Untuk itu, Sumbar membutuhkan pemimpin yang memiliki visi jelas dan keberanian untuk mengatasi hambatan investasi, dan gubernur yang akan datang harus menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan kebijakan yang mendukung investasi dan pembangunan ekonomi.

Artinya, dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Sumbar dapat mewujudkan potensinya sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia.