Bisnis.com, PADANG - Produktivitas padi di Provinsi Sumatra Barat cukup terganggu adanya bencana alam yang silih berganti terjadi sejak awal tahun 2024 di sejumlah daerah di Ranah Minang.
Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan posisi Oktober lalu produksi padi di Sumbar di angka 1,2 juta ton dan jumlah ini masih jauh dari target tahun 2024.
"Target tahun ini 1,4 juta ton. Ada sekitar 200.000 ton padi lagi yang jadi target kinerja di dua bulan tersisa ini. Sembari menunggu pemulihan lahan terdampak bencana alam yang telah mulai dikerjakan," katannya, Minggu (17/11/2024).
Dia menjelaskan bencana alam yang terjadi di Sumbar tidak turut berdampak kepada pertanian. Karena tidak sedikit lahan pertanian yang turut rusak bahkan tertimbun material batu maupun kayu-kayu yang berukuran besar.
Parahnya lagi lahan pertanian yang terdampak parah itu adalah hamparan lahan sawah, yang dalam kondisi telah ditanami padi.
"Ancaman pertanian di Sumbar ini memang cuaca, kalau lagi musim hujan waspada banjir, kalau cuaca panas hal yang dikhawatirkan petani kekeringan, karena memang cukup luas lahan sawah tadah hujan," ujarnya.
Baca Juga
Menurutnya tidak dapat dipungkiri bahwa sedikit banyaknya bencana alam yang terjadi itu telah membuat produktivitas padi jadi terganggu.
Apalagi luas lahan yang terdampak mencapai ribuan hektare, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Khusus untuk rusak ringan, bisa ditangani petani yang bersangkutan, dan yang rusak berat akan dibantu pemerintah, agar pemulihan bisa cepat dilakukan.
Seperti untuk pemulihan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar yang terdampak bencana alam, saat ini pemulihannya turut melibatkan TNI, dimana untuk anggaran pengerjaan bersumber dari Kementerian Pertanian RI.
Ferdinal menyampaikan adanya kerjasama dengan TNI ini, setelah adanya MoU dan telah duduk bersama membahas teknis pemulihan lahan tersebut.
"Pada akhirnya mengingat cukup beratnya melakukan pemulihan lahan pertanian itu, maka disepakatilah pengerjaannya dilakukan TNI," ungkapnya.
Dia berharap dengan adanya kerjasama ini bisa mempercepat kinerja, sehingga untuk lahan-lahan yang telah dipulihkan nantinya, bisa digarap, mengingat pengerjaan tersebut dilakukan secara bertahap.
Sementara itu, Kepala UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian (BMSPP) Syofrinaldi menambahkan bahwa Pemprov Sumbar telah menandatangani kerja sama dengan Kodim di Kabupaten Tanah Datar dan Kodim di Kabupaten Agam pada akhir bulan Oktober 2024 lalu.
"Sekarang pengerjaannya sudah mulai dilakukan oleh TNI," tegasnya.
Dia merinci untuk pengerjaan pemulihan pertanian yang terdampak bencana alam itu, lebih memprioritaskan ke lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar dan Agam.
"Luas lahan yang akan dipulihkan itu 335 hektare di Tanah Datar, dan 104 hektare di Agam. Targetnya tahun 2024 ini selesai," ujarnya.
Dikatakannya lahan-lahan akan segera dimulai pengerjaan pemulihan lahannya itu merupakan kategori rusak berat, sehingga menjadi prioritas untuk dikerjakan.
"Untuk sisa lahan lainnya akan dikerjakan di tahun 2025 mendatang," jelasnya.
Bencana alam yang terjadi pada Mei 2024 itu telah membuat hamparan pertanian rusak berat dan ringan mencapai 5.900 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Padang Pariaman, dan Kota Padang Panjang.
Sebelumnya pada Mei 2024 lalu saat kunjungan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman ke lokasi terdampak bencana alam di Kabupaten Agam, menyampaikan akan memberikan bantuan pertani mencapai Rp33,34 miliar, yang terdiri dari Dirjen Tanaman Pangan Rp20 miliar, Hortikultura Rp7,4 miliar dan PSP Rp5,6 miliar.
Mentan mengatakan, pertanian adalah jantung masa depan bangsa yang perlu mendapat perhatian bersama baik di tingkat pusat maupun daerah. Dia ingin, sejumlah lokasi yang terdampak bencana dapat kembali pulih dan berproduksi seperti sedia kala.
"Kemudian alat mesin pertanian akan kita berikan nanti, mungkin sekitar Rp15 miliar hingga Rp20 miliar Tapi yang pasti untuk sawah kami turunkan Rp10 miliar," tutupnya.
