Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov Sumbar Alokasikan Rp38 Miliar untuk Kebutuhan Panti Sosial

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengalokasi anggaran yang bersumber dari APBD 2023 sebesar Rp38 miliar untuk sejumlah kebutuhan panti sosial di Sumbar.
Seorang penyandang disabilitas netra saat mempraktik pijat shiatsu di Panti Sosial Bina Netra, Kota Padang, Sumatra Barat, Selasa (11/7/2023). Bisnis/Muhammad Noli Hendra
Seorang penyandang disabilitas netra saat mempraktik pijat shiatsu di Panti Sosial Bina Netra, Kota Padang, Sumatra Barat, Selasa (11/7/2023). Bisnis/Muhammad Noli Hendra

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengalokasi anggaran yang bersumber dari APBD 2023 sebesar Rp38 miliar untuk sejumlah kebutuhan panti sosial di Sumbar.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Pemprov Sumbar Heni Yunida mengatakan anggaran tersebut diberikan dalam bentuk bantuan hibah, dimana diperuntukkan untuk sejumlah panti sosial, yang dikelolah oleh pemerintah maupun panti sosial dari swasta.

"Anggaran untuk panti sosial ini kita alokasian setiap tahunnya, karena kondisi di panti sosial butuh sejumlah kebutuhan, seperti penyediaan makanan, sandang, asrama, alat bantu, perbekalan kesehatan, serta pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari," katanya, Selasa (11/7/2023).

Dia menjelaskan untuk anggaran Rp38 miliar tersebut diberikan mulai dari panti sosial anak, lansia, hingga untuk panti sosial disabilitas.

Jumlah panti sosial disabilitas di Sumbar yang terdapat di Dinas Sosial Provinsi dan mendapatkan bantuan hibah ini berjumlah 13 pantai yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di Sumbar.

Seperti ada untuk panti di Kota Padang, Sawahlunto, Padang Panjang, Kabupaten Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

"Jadi memberikan bantuan hibah ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, karena berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya panti," ujarnya.

Heni menyampaikan khusus untuk panti sosial milik pemerintah yakni UPTD PSBN Tuan Sakato penyandang tuna netra dengan jumlah penerima manfaat 50 orang, lalu untuk UPTD PSBG Harapan Ibu dengan jumlah penerima manfaat 100 orang penyandang disabilitas grahita.

"Untuk dua panti sosial itu mendapat anggaran sebesar Rp6,7 miliar," ucapnya.

Sementara untuk panti sosial swasta, nilainya Rp3 miliar lebih. Bantuan hibahnya dikirim ke rekening Lembaga Kesehatan Sosial Penyandang Disabilitas (LKSPD)."Sisa anggaran lainnya itu untuk panti anak dan lansia," tegasnya.

Heni menyebutkan melihat pada nilai anggaran tahun 2022 lalu yakni sebesar Rp10 miliar, dan artinya terjadi kenaikan nilai pada tahun 2023 ini Rp38 miliar. Bahkan untuk tahun 2024 mendatang, bantuan hibah ini direncanakan akan dinaikkan menjadi Rp90 miliar.

"Alasan dinaikkannya nilai anggaran ini, agar kebutuhan dasar di panti sosial terus membaik dari tahun ke tahun," sebutnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper