Bisnis.com, PADANG - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatra Barat telah mempersiapkan strategi untuk pencapaian target inklusi keuangan digital hingga 90 persen pada 2024.
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan TPAKD yang tergabung sejumlah unsur menyatakan komitmen agar inklusi keuangan di Sumbar mencapai 90 persen pada 2024.
"Informasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) inklusi keuangan di Sumbar pada tahun 2022 mencapai 76,6 persen. Artinya masih ada sedikit lagi yang perlu kita capai dengan waktu yang tersisa ini," katanya, Minggu (26/2/2023).
Audy menjelaskan rencana kerja atau strategi yang akan dilakukan pada tahun 2023 ini, mulai dari adanya klinik UMKM, kredit dan pembiayaan untuk melawan rentenir, pengembangan keuangan syariah melalui business matching, perluasan jaringan agen Laku Pandai syariah dan pembiayaan ekspor syariah, serta peningkatan akses keuangan inklusif di nagari.
Untuk mencapai hal itu, Wagub mengatakan peningkatan inklusi keuangan merupakan tugas bersama antara pemerintah dan perbankan. Ditambah masa recovery pasca pandemi Covid-19 sudah terlewati.
"Artinya sudah saatnya ekonomi bertumbuh, kredit mulai disalurkan dan uang berputar kembali," tegasnya.
Baca Juga
Menurutnya kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan sebetulnya cukup besar. Namun persoalannya adalah masih banyak yang belum mengetahui cara untuk mengaksesnya.
Untuk itu, Audy menekankan agar sosialisasi akses kepada produk-produk keuangan dan literasi keuangan dilakukan lebih giat lagi.
"Padahal yang mau dan butuh akses keuangan banyak, tapi tidak tau caranya. Ini tugas kita bersama," ujar dia.
Sementara itu Kepala OJK Sumbar Yusri menyampaikan inklusi keuangan di Sumbar di satu sisi mengalami peningkatan sebesar 9,88 persen dalam tiga tahun terakhir.
Dikatakannya angka capaian 76,6 persen tersebut masih terpaut cukup jauh, bila dibandingkan dengan target inklusi keuangan digital 90 persen pada 2024, yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
"Jadi akselerasi akses keuangan melalui TPAKD perlu terus didorong," sebutnya.
Yusri menyebutkan selain mendorong percepatan akses keuangan, TPAKD juga turut berperan dalam pengendalian inflasi dari sisi supply dengan adanya berbagai produk layanan keuangan, termasuk yang berorientasi ekspor.
