Bisnis.com, LIMAPULUH KOTA — Persoalan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah terkait pembebasan lahan untuk trase Jalan Tol Padang - Pekanbaru di ruas Payakumbuh - Pangkalan masih belum menemukan titik terang.
Bahkan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol (Format) Limapuluh Kota, telah menyurati JICA (Japan International Cooperation Agency) yang merupakan tim konsultan yang ditunjuk pemerintah untuk pembebasan lahan.
"Kita sudah menyurati JICA selaku tim konsultan. Mereka harus paham bahwa kita bukan menolak adanya pembangunan jalan tol ini, tapi kita ingin akan trase jalannya itu dialihkan, karena akan memberikan dampak tidak baik bila tetap dibangun dengan konsep yang telah ada saat ini," kata Juru Bicara masyarakat, Ezi Fitriana, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/2/2023).
Dia menyebutkan sampai saat ini lima Nagari/Desa yakni Koto Baru Simalanggang, Koto Tangah Simalanggang, Taeh Baruah, Lubuak Batingkok dan Gurun, masih berkukuh untuk menolak dengan trase yang ada saat ini tersebut.
"Trase itu melewati perkampungan padat penduduk, lahan-lahan produktif, situs-situs adat dan budaya yang akan menimbulkan dampak sosial bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Makanya kami ingin ubah atau alihkan trase nya," ungkapnya.
Masyarakat di lima Nagari menyatakan kecewa dan menyesalkan dengan kebijakan Bupati Limapuluh Kota yang tetap merekomendasikan trase 1 yang melalui lima Nagari sebagai usulan trase yang akan dilalui oleh tol Payakumbuh - Pangkalan.
Baca Juga
"Kita melihat bupati tidak menghiraukan keluhan, alasan penolakan dan tanpa rasa empati terhadap tangisan dan rintihan masyarakat lemah," ujarnya.
Tidak hanya itu, Ezi menyatakan, bupati juga telah memaksa lima Wali Nagari mencabut surat pernyataan sikap bersama Wali Nagari, Bamus dan KAN tanggal 21 Agustus 2022 yang berisi penolakan terhadap permintaan Sekda Limapuluh Kota untuk memfasilitasi HK dan JICA sosialisasi ulang di 5 Nagari.
Dia menyatakan pencabutan surat pernyataan wali nagari tersebut tidak memiliki pengaruh apapun terhadap aspirasi masyarakat dan ninik mamak. Bahkan dengan langkah yang diambil oleh Pemkab tersebut membuat masyarakat semakin solid dan membulatkan tekad untuk meminta pengalihan trase ke daerah lain.
Tidak hanya itu masyarakat juga sudah mengumpulkan tanda tangan penolakan sosialisasi karena masyarakat menganggap tidak perlu lagi dilakukan sosialisasi di limba nagari mengingat sosialisasi sudah pernah dilakukan di tahun 2020 dan hasilnya masyarakat meminta pengalihan trase.
"Kami sepakat untuk menyampaikan surat ke JICA, agar dapat dipahami," harap dia.
Ezi menegaskan masyarakat telah menyampaikan ke JICA melalui surat, dimana meminta dengan hormat kepada JICA untuk tidak berinvestasi di proyek tol yang berdampak pada rusaknya tatanan sosial budaya masyarakat khususnya di trase 1 yang melewati lima Nagari tersebut. Hal ini dikarenakan sejak awal masyarakat sudah mengajukan keberatan namun tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah daerah.
Menurutnya alasan JICA tentang efisiensi dan efektifitas jalan tol mempertimbangkan perbedaan jarak dan waktu tempuh masing-masing trase bukanlah alasan yang kuat untuk memaksakan pilihan trase berada di trase 1 yang sudah mengalami penolakan warga.
"Kan JICA dan pemerintah masih punya berbagai alternatif dua atau tiga. Sementara masyarakat terdampak mereka sudah terjepit, pusako tinggi (tanah komunal) adalah satu-satunya identitas yang masih dipertahankan dan terancam hilang jika jalan tol membelah perkampungan lima nagari," tegasnya.
Ezi menjelaskan terkait adanya pernyataan sikap Wali Nagari dan Bamus yang telah disampaikan oleh Pemkab dan diteruskan oleh Gubernur Sumatera Barat, tidak mewakili aspirasi masyarakat di tingkat tapak.
"Padahal KAN bersama anak kemenakan dan masyarakat telah mempertegas kembali penolakan/keberatan dengan trase tol melalui permukiman, lahan produktif, tempat ibadah, situs-situs adat dan pusako tinggi," ucapnya.
Untuk itu, masyarakat meminta JICA agar tetap memegang teguh prinsip dan nilai-nilainya sendiri yang selalu menghargai dan menjunjung tinggi HAM dan menghormati adat dan budaya masyarakat Indonesia.
Dia menegaskan pada intinya masyarakat lima nagari bukan menolak tol sebagai program strategis nasional atau menolak investasi JICA di Sumbar. Namun masyarakat hanya meminta pengalihan trase tol dari nagari/desa ke daerah lain yang tidak melewati pemukiman dan tidak menimbulkan permasalahan sosial yang besar.
