Bisnis.com, PEKANBARU-- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu menyatakan sejak 2013-2022, realisasi proyek yang dibiayai dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sudah mencapai Rp175,37 triliun. Dimana untuk Provinsi Riau nilainya sekitar Rp3,19 triliun.
Pemateri SBSN Kemenkeu Athius Sholikhah menjelaskan sejak 2013 pemerintah telah menerbitkan berbagai jenis SBSN salah satunya sukuk ritel. Dari hasil penerbitan itu, digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek infrastruktur, termasuk di Riau.
"Total project financing sukuk periode 2013-2022 mencapai Rp175,37 triliun, dengan jumlah total proyek sebanyak 4.246 proyek yang tersebar di 34 provinsi," ujarnya dalam webinar SR016 Pilihan Berharga untuk Semua Generasi, Senin (14/3/2022).
Data Kemenkeu mencatat sebaran proyek SBSN sejak 2013-2022 tersebar merata di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sumatra misalnya di Aceh sebanyak 155 dengan nilai Rp3,79 triliun. Kemudian, 123 proyek di Sumatera Utara sebesar Rp13,21 triliun terutama untuk menyelesaikan Jalur Kereta Api Sumatera, 142 proyek di Sumatera Barat senilai Rp5,46 triliun, 81 Proyek di Jambi sebesar Rp2,51 triliun, serta 74 proyek di Bengkulu sebanyak Rp1,04 triliun.
Sebanyak 119 proyek di Sumatera Selatan senilai Rp6,81 triliun, 101 proyek di Riau Rp3,19 triliun, 55 proyek di Kepulauan Bangka Belitung Rp859,8 miliar, 117 proyek di Lampung Rp4,42 triliun, serta 65 proyek di Kepulauan Riau Rp1,35 triliun.
Untuk realisasi proyek SBSN di Riau diantaranya yaitu sebanyak tiga madrasah di Riau memperoleh bantuan total Rp15,9 miliar lebih, yang berasal dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk meningkatkan kualitas dan fungsi madrasah pada 2019.
Bantuan SBSN sebesar Rp16,008 miliar itu masing-masing diperuntukannya bagi pengembangan gedung dan sarana lainnya di MAN I senilai Rp3,23 miliar lebib untuk tiga lantai, MAN II sebesar Rp3,028 miliar lebih untuk pembangunan asrama siswa dan MAN IC Siak sebesar Rp9,75 miliar lebih.
Dia menguraikan penerbitan SBSN yang termasuk ke dalam utang negara, pasti selalu dipastikan prudent dan holistik. Pemerintah menurutnya pasti mengupayakan pemenuhan defisit melalui saldo kas seperti BLU dan Silpa terlebih dulu, barulah diterbitkan kebijakan pembiayaan melalui surat utang.
Dilihat dari netto SUN tahun ini, tahun lalu sudah dianggarkan pembiayaan negara bruto Rp973 triliun, dimana Rp960triliun terdiri dari surat berharga negara, dan Rp17 triliun dari pinjaman, sehingga yang lebih besar adalah dari obligasi negara, sedangkan pinjaman hanya tambahan saja.
