Bisnis.com, PALEMBANG -- Program pembangunan Sanitasi, program untuk menyediakan prasarana air limbah di empat kawasan Kota Palembang, yang akan dimulai Agustus 2019 akan melibatkan banyak tenaga kerja, tak terkecuali tenaga kerja perempuan.
Diketahui, Pemerintah Kota Palembang menggandeng Pemerintah Australia untuk menggarap proyek sanitasi tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Bastari Yusak, mengatakan pihaknya bersama Australia berkomitmen untuk membuka lapangan kerja bagi perempuan, sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga dan masyarakat yang ada di kawasan proyek pembangunan.
"Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jangan sampai infrastruktur yang kita bangun, mayarakat sendiri belum siap, terutama air limbah,” katanya, Senin (18/3/2019).
Bastari mengatakan mereka yang tinggal di kawasan proyek ini, akan dilatih dari tenaga ahlinya, dengan adanya pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal.
“Bukan berarti semuanya tenaga kerja didominasi kaum ibu-ibu, juga akan ada kaum pria, hanya saja untuk tenaga kerja perempuan ini akan dipetakan sesuai dengan kebutuhan nantinya,” jelasnya.
Baca Juga
Saat ini juga, kata Bastari Palembang sudah mendapat bantuan mobil crane satu unit dan memiliki empat instruktur tenaga kontruksi sebagai pelatihan nantinya.
“Jika memang tenaga ahli pelatihan ini kurang, nantinya Pemerintah Australia juga akan menurunkan timnya,” jelasnya.
Untuk diketahui, proyek sanitasi ini tengah dikembangkan di empat kawasan yang akan terpusat di IPAL Sungai Selayur pada 2022 mendatang.
Sebelumnya, Team Leader KIAT Indonesia Ausralia Partnership for Infrastructure, Alan Atwell, mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap mencari formulasi yang tepat untuk melibatkan tenaga kerja perempuan dan disabilitas.
“Tidak menutup kemungkinan mereka ini akan terlibat langsung dalam proyek pembangunan sanitasi yang kini menjadi fokus Pemerintah Ausralia dan Pemkot Palembang,” jelasnya baru-baru ini.
Alan menjelaskan, pembangunan yang ada, seharusnya diintegrasikan dalam segala aspek publik, khususnya perempuan, oleh karena itu kaum perempuan perlu didorong untuk tampil agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut.
“Nantinya mereka harus memiliki keahlian khusus seperti memahami isu sanitasi, ssstem sanitasi, isu kesehatan, mereka juga akan dilatih keahlian lainnya yang bisa terlibat langsung dalam proyek pembangunan sanitasi itu nantinya,” katanya.
Meski, belum final berapa banyak tenaga perempuan dan disabilitas ini akan dibutuhkan, dia memperkirakan 200 tenaga kerja perempuan akan dilibatkan dalam proyek sanitasi ini.
“Melibatkan tenaga kerja perempuan di infrastructure sanitasi ini. Palembang ini, pertama kali di Indonesia, dan ini bisa menjadi pilot project, sebelumnya baru juga pertama dilakukan di NTB hanya saja di sektor transportasi,” katanya.
