Bisnis.com, PADANG - Koalisi Masyarakat Sipil Sumatra Barat mengecam tindakan aparat kepolisian yang melindas hingga tewas seorang driver ojek online yang terjadi pada aksi demo di Jakarta kemarin.
Diki Rafiqi, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar mengatakan peristiwa itu bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga cermin kelam bagaimana negara memperlakukan warganya.
"Nyawa rakyat seakan begitu murah di mata aparat yang seharusnya melindungi. Tindakan itu jelas-jelas telah melanggar hukum," katanya dalam siaran pers resmi, Jumat (29/8/2025).
Koalisi menyampaikan kejadian penghilangan nyawa masyarakat sipil itu menambah daftar panjang kekerasan dan pelanggaran prosedur hukum dalam aksi-aksi yang berlangsung sejak 25 Agustus.
"Kami menegaskan bahwa tindakan represif aparat tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menginjak-injak martabat manusia," ujar dia.
Menurutnya aparat negara seharusnya menjamin ruang demokrasi, bukan menutupnya dengan gas air mata, borgol, dan ban rantis, serta kekerasan.
Baca Juga
Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar menyatakan sikap dan mengutuk keras tindakan aparat kepolisian yang menyebabkan tewasnya massa aksi dan melakukan kekerasan terhadap massa aksi lainnya.
Kemudian menuntut Kapolri dan seluruh jajaran terkait untuk bertanggung jawab atas peristiwa ini dan menindak seluruh personil yang terbukti melakukan tindakan brutal atau kekerasan terhadap massa aksi demonstrasi sesuai dengan ketentuan hukum pidana berlaku.
"Pada kasus Affan Kurniawan, pecat dan adili pelaku (aparat kepolisian)," tegasnya.
Selanjutnya juga mendesak Kapolri untuk segera mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas tragedi yang merenggut nyawa rakyat dan reformasi total Kepolisian Republik Indonesia.
Lalu mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk menghentikan penangkapan sewenang-wenang, serta membebaskan semua massa aksi dan bukan massa aksi yang ditahan tanpa prosedur yang sesuai dengan KUHAP dalam aksi demonstrasi 25 Agustus 2025 dan 28 Agustus 2025.
Serta menuntut pemenuhan akses bantuan hukum yang adil dan tanpa hambatan bagi seluruh peserta aksi yang ditahan.
"Kami menegaskan kembali bahwa suara rakyat tidak boleh dibungkam dengan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi. Tragedi ini harus menjadi peringatan keras, demokrasi tidak bisa ditegakkan di atas mayat dan tangisan rakyat. Setiap tindakan kekerasan hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara," sebutnya.
Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar akan terus mengawal kasus ini, bersama dengan korban, dan memastikan bahwa suara keadilan tidak pernah padam.
Hal ini dikarenakan tragedi ini bukan sekadar angka korban, ini tentang martabat manusia yang diinjak dan rasa aman yang direnggut. "Kami tidak akan diam. Kami tidak akan mundur. Setiap kekerasan akan kami jawab dengan solidaritas yang lebih besar. Saat negara menutup telinga, rakyat akan bersuara lebih keras," tutupnya.
