Bisnis.com, PADANG - Langkah Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk meningkatkan produktivitas padi mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui kucuran dana senilai Rp120 miliar untuk optimasi lahan yang ditargetkan dapat terwujud di tahun 2025 ini.
Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan pada tahun ini pemerintah pusat mengucurkan anggaran untuk optimasi lahan di Sumbar seluas 20.000 hektare.
“Optimasi lahan ini salah satu langkah strategis dalam mengantisipasi kekurangan lahan untuk memproduksi padi. Alhamdulillah, Sumbar mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kami tentu akan memaksimalkan realisasi dari alokasi yang diberikan yakni 20.000 hektare,” katanya, Selasa (10/6/2025).
Dia menjelaskan salah satu faktor yang membuat Sumbar mendapatkan alokasi optimasi dari pemerintah pusat ini, karena masih cukup luasnya lahan sawah tadah hujan, sehingga perlu untuk membantu petani untuk mendapatkan kebutuhan air, dan optimasi lahan hadir sebagai solusi.
Ferdinal menyebutkan optimasi ini, selain ada anggaran untuk memperbaiki irigasi sawah, juga akan menyiapkan bantuan pompa air. Dengan demikian, maka akan dapat meningkatkan indek pertanaman (IP). Karena selama ini kondisi sawah tadah hujan hanya bisa digarap satu kali per tahunnya.
“Meningkatkan produksi, artinya IP perlu ditingkatkan pula. Makanya kami sangat senang adanya alokasi optimasi lahan dari pemerintah pusat itu,” ujarnya.
Baca Juga
Menurutnya optimasi lahan ini akan menyasar 14 kabupaten dan kota di Sumbar, dimana Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar, dan Kabupaten Solok, serta daerah lainnya. Dia mencatat khusus di Pesisir Selatan akan mendapatkan alokasi optimasi lahan pertanian itu, karena merupakan wilayah yang cukup luas lahan sawah tadah hujannya.
“Luas lahan baku sawah di Sumbar saat ini 184 ribu hektare, dan 30% nya itu merupakan lahan sawah tadah hujan, sebagian besarnya ada di Kabupaten Pesisir Selatan,” sebutnya.
Dia berharap dengan adanya optimasi lahan ini, Sumbar dapat menjadi daerah yang turut berperan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Karena dengan semakin meningkatkan produksi padi di Sumbar, akan membuat ketersedian beras semakin bagus, sebab kebutuhan beras di Sumbar saat ini surplus.
“Sumbar ini surplus beras, rata-rata 300 ribu ton per tahun dari produksi beras lebih dari 800 ribu ton. Kalau dalam bentuk padi gabah kering giling (GKG) produksi padi di Sumbar mencapai 1,34 juta ton rata-rata per tahun,” ungkapnya.
Nasib Petani di Lahan Tadah Hujan
20.000 hektar lahan sawah yang akan dioptimasi di tahun 2025 ini, dimana Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar menyebutkan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan bakal mendapatkan alokasi tersebut, dianggap petani merupakan kabar yang menggembirakan.
Salah seorang petani di Desa Aur Duri Surantih, Pesisir Selatan, Dasni mengatakan persoalan sawah tadah hujan memang merupakan masalah besar yang dihadapi sejak hampir 10 tahun ini. Karena melihat dari infrastruktur irigasi, masih tergolong layak, hanya saja ada sejumlah persoalan, mulai dari perubahan iklim, membuat irigasi menjadi tidak berfungsi.
“Dulu sewaktu irigasi berfungsi dengan baik, kami petani di desa ini bisa menanam padi 3 hingga 4 kali per tahunnya. Tergantung jenis padinya, kalau IR 42 bisa tanam padi 3 kali per tahun, karena waktu panen itu selama 4 bulan sekali. Padi jenis lainnya, ada yang bisa panen 3 bulan sekali,” sebutnya.
Oleh karena itu, dia berharap bantuan dari pemerintah pusat tersebut, bisa sampai di kawasan sawah yang ada di Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan, sehingga petani pun bisa turun ke sawah seperti sedia kala.
“Sekarang musim kemarau, kami yang mengharapkan hujan turun, ya semakin menderita, padahal ekonomi masyarakat kebanyakan dari hasil sawah. Makanya sangat butuh ada bantuan dari pemerintah, sehingga permasalahan bisa dituntaskan,” harap dia.
Petani lainnya di desa yang sama, One Anis mengatakan kekeringan yang terjadi pada hamparan sawah yang luasnya sekitar seribuan hektare itu, sudah pernah dilaporkan pemerintah daerah setempat, tapi belum ada respon sampai saat ini.
“Ada kecewa juga sebenarnya kalau aduan dan keluhan petani malah tidak ditanggapi, padahal kondisi ini bukanlah hal baru, bahkan sudah menahun. Makanya mendengar kabar adanya optimasi lahan itu, kami sangat berharap bantuan itu sampai ke kampung ini,” pintanya.
Menurutnya jika pemerintah terus berkoar-koar soa swasembada pangan, sementara ada kondisi yang buruk dihadapi petani, maka cita-cita swasembada pangan tersebut akan sulit terwujud.
“Makanya ayo, dengarkan keluhan petani, bantu kami, maka kami akan bersemangat meningkatkan produktivitas padi ini. Karena di satu sisi, dapat membantu ekonomi petani juga,” tutupnya.
.jpeg?w=300&h=221)
